Lagi, Legislator Berjanji Perjuangkan Status dan Kesejahteraan Guru Honorer

PORTALOKA.ID - Perhatian terhadap guru honorer kembali ditunjukkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI juga telah menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan nasib guru honorer.

Ketidakjelasan status dan tingkat kesejahteraan yang jauh dari layak masih menjadi persoalan.

Meskipun sejumlah langkah telah ditempuh oleh pemerintah, seperti menaikkan tunjangan profesi guru, hingga mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, hal itu belum sepenuhnya menyelesaikan masalah.

Baca Juga: Sinergi UNNES dan MGMP Jepara: Bekali 64 Guru SMP Hadapi Era Koding dan Kecerdasan Artifisial

Tidak sedikit guru honorer yang belum jelas statusnya, begitu juga dengan kesejahteraannya.

Melihat kondisi tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menegaskan komitmennya memperjuangkan kepastian status dan kesejahteraan guru non-ASN atau honorer.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi guru, termasuk ketidakpastian status kepegawaian dan kesejahteraan yang belum memadai, perlu segera mendapatkan perhatian pemerintah.

Purnamasidi menambahkan guru memiliki posisi strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia sehingga persoalan yang dihadapi tenaga pendidik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Baca Juga: Guru Madrasah Swasta Menagih Kesetaraan Status dan Kesejahteraan: Negara Jangan Baru Hadir saat Menjelang Pensiun

“Guru adalah tulang punggung pendidikan kita. Karena itu, persoalan yang dihadapi guru, termasuk guru honorer, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya, dikutip Portaloka.id, Selasa, 12 Agustus 2026.

Bang Pur, sapaan akrab Muhamad Nur Purnamasid, memastikan aspirasi para guru akan terus dibawa melalui jalur kebijakan di tingkat pusat, salah satunya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang saat ini berproses di DPR RI.

“Doakan ya, Bu. Kita ingin memastikan tidak ada lagi dikotomi antara guru ASN, PPPK, maupun guru honorer. Pada prinsipnya, guru ya guru. Negara harus memberikan kepastian dan perlindungan yang adil kepada mereka,” tegasnya saat berdialog dengan sejumlah guru dalam agenda reses di SDN Alun-Alun 03, Lumajang awal Agustus lalu.

Bang Pur menegaskan, aspirasi guru akan terus menjadi bagian penting dalam perjuangan Komisi X DPR RI.