Guru Madrasah Swasta Menagih Kesetaraan Status dan Kesejahteraan: Negara Jangan Baru Hadir saat Menjelang Pensiun

Oleh: Dedy Misnoto, M.Pd.I

PORTALOKA.ID - Jeritan hati guru madrasah swasta masih terdengar dari berbagai penjuru Tanah Air.

Puluhan tahun mengabdi sebagai tenaga pendidik, ratusan bahkan ribuan anak bangsa yang telah dicerdaskan. Namun hal itu bukan jaminan kehidupannya lebih baik.

Tak jarang, murid yang mereka didik justru nasibnya lebih baik. Ada yang sudah jadi pegawai BUMN, ASN maupun profesi lain yang kesejahteraannya lebih baik.

Lantas, bagaimana dengan nasib para guru terutama mereka yang mengajar di sekolah dan madrasah swasta?

Baca Juga: Giliran Guru TK se-Indonesia Tuntut Kesejahteraan dan PPPK, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Siap Tindaklanjuti Aspirasi IGTKI-PGRI

Tulisan ini sedikit menggambarkan bagaimana realitas yang harus dihadapi.

Tulisan ini sekaligus menyuarakan realitas pahit yang dihadapi ratusan ribu pendidik swasta, khususnya guru madrasah, yang selama puluhan tahun menyangga pilar pendidikan bangsa, namun kerap terbentur tembok regulasi dan birokrasi.

Mengapa Isu Ini Sangat Krusial dan Mengena?

1. Penyalahgunaan Narasi "Keikhlasan"

Sering kali kita mendengar ungkapan "Guru itu harus ikhlas".

Ungkapan "disuruh ikhlas" kerap dijadikan alat pembenaran atas minimnya apresiasi finansial.

Padahal, keikhlasan adalah domain niat seorang pendidik, sedangkan kesejahteraan adalah kewajiban konstitusional negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945: "mencerdaskan kehidupan bangsa" dan "menjamin penghidupan yang layak".