Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Papua Hadapi Tantangan, Hasil Laut Diminta Boleh Masuk Menu MBG

PORTALOKA.ID - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua menghadapi sejumlah tantangan dalam penerapan ketentuan bahan pangan.

Hal ini menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan mitra MBG dari Papua dalam Rapat Koordinasi Nasional GEMAS HMD.

Darna Damis, Perwakilan Provinsi Papua, menyampaikan bahwa sejumlah ketentuan dalam pelaksanaan MBG perlu mempertimbangkan kondisi geografis, ketersediaan bahan pangan, serta rantai pasok di masing-masing daerah.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah penggunaan ikan sebagai sumber protein. Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua menghadapi kesulitan apabila harus memenuhi kebutuhan hanya dari ikan air tawar.

Baca Juga: BGN Wajibkan PIC Sekolah Cicipi MBG sebelum Diberikan ke Siswa untuk Pastikan Keamanan Makanan

“Mohon jangan ada pelarangan ikan laut untuk kami di Papua. Kita memiliki hasil laut yang melimpah dan masyarakat juga berada di wilayah kepulauan serta pesisir,” ujar Darna.

Penggunaan hasil laut lokal seharusnya dapat menjadi bagian pemenuhan kebutuhan protein, sepanjang memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kebutuhan gizi yang ditetapkan.

Darna juga menyoroti pertanyaan mendasar: atas dasar apa Badan Gizi Nasional melarang ikan laut di Papua, padahal ikan air tawar sangat sulit memenuhi kebutuhan seluruh Satuan Pelayanan di sana?

Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan ruang penyesuaian dalam petunjuk teknis, agar pelaksanaan tidak hanya berorientasi pada keseragaman nasional, tetapi juga memperhatikan karakteristik setiap wilayah.

Baca Juga: 45 Penyelam Gelar Upacara Bawah Air di Umbul Ponggok Klaten untuk Meriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI

Selain ikan laut, mitra di Papua juga kesulitan mendapatkan stok susu yang sesuai ketentuan, terutama susu plain tanpa perasa dan pemanis. Hal ini membuat banyak penerima manfaat lama tidak mendapat jatah susu.

Darna berharap BGN memperkuat kebijakan yang adaptif di wilayah dengan tantangan distribusi seperti Papua. Standar gizi tetap dijaga, namun pemenuhan bahan pangan harus mempertimbangkan realitas di lapangan.

“Mohon BGN membuat juknis yang mengikuti kondisi daerah masing-masing,” pungkasnya.

Aspirasi ini menjadi perhatian penting agar program MBG berjalan berkelanjutan tanpa mengabaikan potensi pangan lokal maupun kendala yang dihadapi.***