DPR Pasang Badan Tolak PHK Massal PPPK, Sodorkan 3 Opsi Ini untuk Efisiensi Anggaran

Baca Juga: Belanja Pegawai Tembus 40 Persen, Bagaimana Nasib PPPK Kulon Progo? Ini Kata Wakil Bupati

DPR menilai, penggajian ASN merupakan tanggung jawab negara. Bila diperlukan, DPR akan mendorong evaluasi kebijakan pemangkasan anggaran pegawai.

Menurut DPR, APBN maupun APBD harus berorientasi pada outcome, output, dan impact bagi kesejahteraan pekerja di daerah.

"Kalau memang itu untuk menggaji dan sangat dibutuhkan, ya, harus dong. Itu tanggung jawab negara dan daerah. Kalau perlu, undang-undangnya juga dikoreksi," kata Wakil Ketua Komisi II, Zulfikar Arse Sadikin.

Efisiensi Anggaran Daerah Harus Tepat Sasaran

Baca Juga: 10 Ribu Guru Madrasah Lulusan PPG 2025 Belum Terima TPG, Begini Kata Kemenag Jateng

DPR menegaskan bahwa langkah pemerintah daerah dalam melakukan efisiensi anggaran juga harus tepat saran.

Oleh sebab itu, DPR mengusulkan beberapa opsi yang bisa dilakukan dalam efisiensi anggaran, di antaranya.

1. Penyesuaian jam dan waktu kerja yang fleksibel

2. Efisiensi biaya dari pos-pos lainnya

3. Evaluasi nilai kontrak sesuai kapasitas fiskal.

Baca Juga: WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Diserahkan ke Perusahaan Masing-masing, Tak Harus Jumat

Selain itu, DPR juga mendorong dilakukannya diversifikasi anggaran agar operasional daerah tidak membengkak.***