Baca Juga: Ribuan PPPK di Sejumlah Daerah Terancam Dirumahkan, Kok Bisa? Ternyata Ini Penyebabnya
"Tekanan fiskal juga dinilai semakin berat akibat faktor eksternal, seperti fluktuasi harga energi global dan dinamika geopolitik internasional," sambungnya.
Oleh sebab itu, lanjut Giri, penundaan kebijakan pembatasan belanja pegawai sangat realistis.
Sebab, menurutnya, tenaga PPPK berperan penting dalam pelayanan publik.
"Selain memberikan waktu bagi pemerintah daerah untuk beradaptasi, langkah ini juga membuka ruang untuk penataan ulang sistem kepegawaian secara lebih komprehensif," jelasnya.
Baca Juga: PIP 2026 Diperluas, Murid TK hingga SMA Bakal Dapat Bantuan, Sebegini Nominalnya
Giri juga meminta agar pemerintah memastikan reformasi fiskal tetap memperhatikan keberlangsungan hidup para PPPK yang memiliki peran penting dalam pelayanan publik.***
Artikel Terkait
Contoh Soal TKA Bahasa Indonesia SMP-MTs Terbaru 2026, Cocok untuk Latihan Tes Kemampuan Akademik Lengkap dengan Kunci Jawaban
Libur Lebaran 2026, Tempat Wisata di Gunungkidul Yogyakarta Dibanjiri Wisatawan, Pendapatan Capai Rp2,85 Miliar
Libur Lebaran Untungkan UMKM, Timus Goreng Karanganyar hingga Nanas Subang Diburu Pemudik
Gelar Pesta Rakyat di Ponpes Ora Aji Yogyakarta, Gus Miftah Bagikan ‘Uang Kasih Sayang’ hingga Jajanan Tradisional ke Ribuan Tamu
4 Langkah Strategis Pemkab Ciamis Hadapi Tantangan Ekonomi 2026, Salah Satunya Soal MBG
Orang Tua Wajib Tahu! Ini Aturan Baru Batas Usia Anak Bermain Media Sosial Menurut PP Tunas
Rekomendasi 20 SMA Swasta Terbaik di Jawa Barat pada SMPB 2026, Cek Alamatnya DI SINI!
Pemilik SPPG di Bengkulu yang Bela Pelaku Joget Rp6 Juta, Netizen Dituding Acapkali Bersikap Suudzon