Guru Indonesia tidak meminta kemewahan. Guru hanya meminta keadilan. Kesempatan yang setara untuk memperoleh status ASN atau PPPK, perlindungan hukum yang jelas, serta kesejahteraan yang manusiawi setelah bertahun-tahun mengabdi untuk bangsa dan negara.
Pemerintah juga harus segera mempercepat harmonisasi regulasi pendidikan dan memastikan pasal kesejahteraan guru tidak hanya menjadi pelengkap dalam undang-undang, tetapi menjadi inti dari kebijakan pendidikan nasional. Sebab pendidikan yang berkualitas tidak akan pernah lahir dari guru yang terus hidup dalam ketidakpastian.
Jika aspirasi ini kembali diabaikan, maka kekecewaan guru akan semakin besar.
Negara harus ingat bahwa guru adalah fondasi bangsa. Ketika guru terus dipinggirkan, maka sesungguhnya negara sedang mempertaruhkan masa depan generasi Indonesia sendiri.
Baca Juga: 3 Poin Kesepakatan Guru Madrasah dan Sekolah Swasta dengan Badan Legislasi DPR pada Aksi SIAGA 2026
SIAGA 2026 membuktikan bahwa guru Indonesia sudah bangkit, bersatu, dan berani menyuarakan hak-haknya.
Perjuangan ini tidak akan berhenti sampai lahir kebijakan nyata yang memberikan pengakuan dan kesejahteraan bagi seluruh guru swasta Indonesia.
Kini publik menunggu keberanian pemerintah dan Presiden Prabowo untuk membuktikan keberpihakan kepada guru, bukan hanya melalui pidato, tetapi melalui tindakan nyata dan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada para pendidik bangsa.
Guru Bergerak, Indonesia Bangkit!***
Penulis: Galih Rimba Ariyana, S.Pd., Gr
Ketua Pimda PGMM Kabupaten Bojonegoro