Sabtu, 27 Juni 2026

Legislator Perjuangkan Gaji Guru Honorer Madrasah, Peroleh Insentif Rp1 Juta per Bulan

Photo Author
Arman Odie, Portaloka
- Sabtu, 27 Juni 2026 | 06:36 WIB
Ilustrasi - Gaji guru honorer madrasah bakal ditingkatkan (AI ChatGPT - Portaloka.id)
Ilustrasi - Gaji guru honorer madrasah bakal ditingkatkan (AI ChatGPT - Portaloka.id)

PORTALOKA.ID - Dukungan untuk guru honorer madrasah terus mengalir dari berbagai pihak.

Dukungan datang salah satunya dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid.

Ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan guru honorer madrasah.

Salah satunya melalui dukungan tambahan anggaran Kementerian Agama (Kemenag) yang akan dialokasikan untuk pemberian gaji guru honorer madrasah sebesar Rp1 juta per bulan.

Baca Juga: Kisah Inspiratif Siswa SMSR Yogyakarta yang Tembus Jalur SNBP 2026: Dari Pameran Karya Sekolah ke Kampus ITB

Hal tersebut disampaikannya saat membuka agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Provinsi Jawa Tengah guna menyerap aspirasi dan mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi pesantren dan madrasah.

"Kami di Komisi VIII DPR RI baru saja menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama. Tambahan anggaran tersebut salah satunya akan diarahkan untuk honor guru honorer madrasah sebesar Rp1 juta per bulan bagi masing-masing guru (madrasah negeri dan swasta)," ujar Wachid.

Dikatakan Wachid, peningkatan kesejahteraan guru honorer madrasah merupakan aspirasi yang selama ini terus disampaikan oleh para pendidik di lingkungan madrasah dan pesantren.

Oleh sebab itu, Komisi VIII DPR RI terus mendorong pemerintah agar memberikan perhatian yang lebih besar terhadap tenaga pendidik keagamaan.

Baca Juga: PGMM Cilacap Gelar Peningkatan Kapasitas Guru Madrasah dan RA, Ketum Tedi Malik Beberkan Solusi Tingkatkan Kesejahteraan Guru

Data Pendidikan Keagamaan Harus Valid

Selain persoalan kesejahteraan guru, Abdul Wachid juga menyoroti pentingnya validitas data pendidikan keagamaan di lingkungan Kementerian Agama.

Ia menilai berbagai program bantuan dan penganggaran sering kali terkendala akibat data yang belum akurat.

"Kami sudah berulang kali menyampaikan bahwa persoalannya ada pada data. Ketika datanya tidak valid, banyak program yang akhirnya tidak tersalurkan secara optimal," katanya.

Halaman:

Editor: Arman Odie

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X