Giliran Guru TK se-Indonesia Tuntut Kesejahteraan dan PPPK, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Siap Tindaklanjuti Aspirasi IGTKI-PGRI

PORTALOKA.ID - Kesejahteraan guru masih menjadi persoalan serius yang harus segera dituntaskan.

Kesejahteraan bukan hanya menjadi permasalahan di kalangan guru sekolah dasar hingga menengah, namun termasuk juga guru Taman Kanak-Kanak (TK).

Hal itu pula yang menjadi pembahasan dalam audiensi antara Pengurus Pusat Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) dengan DPR RI di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2026.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi PP IGTKI-PGRI.

Baca Juga: Transformasi BRIvolution Reignite Kian Akseleratif, Perkuat Kontribusi Danantara bagi Perekonomian Nasional

Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para guru taman kanak-kanak dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan, penguatan kompetensi, hingga dukungan terhadap pendidikan anak usia dini.

Ketua Umum Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Eka Putri Handayani menyampaikan apresiasi atas kesediaan Wakil Ketua DPR RI menerima aspirasi para guru TK.

Menurutnya, pertemuan tersebut memberikan harapan agar berbagai persoalan yang dihadapi guru TK dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berpihak kepada pendidik.

"Kami sudah diterima dengan baik oleh Bapak Wakil Ketua DPR, Bapak Dasco. Tentunya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah mau menerima kami dan mendengarkan berbagai aspirasi guru taman kanak-kanak se-Indonesia," ujar Eka.

Baca Juga: Miris, Guru Agama Tak Terima Tunjangan Selama Tujuh Bulan, DPR Minta Mekanisme Penyaluran Dievaluasi

Guru TK Tuntut Perningkatan Kesejahteraan hingga PPPK

Dalam pertemuan itu IGTKI-PGRI menyampaikan bahwa pihaknya mewakili sekitar 350 ribu anggota menyampaikan sejumlah aspirasi strategis.

Salah satunya adalah harapan agar guru TK swasta yang masih berstatus honorer memperoleh kesempatan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Harapan kami, guru TK yang sebagian besar masih honorer dapat diangkat menjadi PPPK. Kami juga berharap program impassing bisa lebih merata untuk seluruh guru TK di Indonesia," katanya.