Baca Juga: Banyak SPPG Umumkan Operasional Berhenti Sampai Batas Waktu Tak Tentu, Ini Penyebabnya
Oleh karena itu, Mardani menekankan bahwa penguatan otonomi daerah harus menjadi agenda utama Komisi II DPR RI agar berbagai persoalan turunan seperti PPPK dan tata kelola kepegawaian dapat terselesaikan secara sistemik.
“Kalau otonomi daerah tidak kita tuntaskan maka urusan PPPK, urusan yang lain-lain akan terus menjadi masalah karena kapasitas fiskal dari teman-teman daerah secara struktural sudah tidak mendapatkan dukungan yang kuat secara legal formal. Karena harapan kami PPPK, dan lain-lain termasuk tadi memajukan daerah akan sangat tergantung dengan kapasitas fiskal dari daerah,” tandasnya.***
Artikel Terkait
Mantul Pisan! 5 Kuliner Jawa Barat Ini Menggoda Dunia, Juaranya dari Kota Bandung
Pimda PGMM Bondowoso Optimis Konsinyering Kemenag Bakal Lahirkan Regulasi Afirmasi ASN PPPK Guru Madrasah Swasta
Nobar Film 'Semua Akan Baik Baik Saja' Digelar Serentak di 7 Kota, Perkuat Pesan Inklusivitas dan Kesetaraan bagi para Disabilitas
Detik-Detik Gempa Bumi Guncang Bangunan Sekolah SD di Davao Filipina, Jadi Guncangan Terkuat pada Tahun 2026
SPMB 2026/2027 Dibanjiri Aduan, Sudin Pendidikan Jakbar Siagakan Posko di 238 Sekolah
Gus Miftah Singgung Pelaksanaan Program MBG, Ingatkan Pejabat hingga SPPG Ada Hak Masyarakat: Sekali Berkhianat, Haram Masuk Surga
3 Fakta di Balik Skandal Dugaan Penipuan Rp218 M terhadap Investor Dapur MBG, Sikap Kepala BGN Nanik Deyang Disorot