Di sisi lain, lanjut Tedi, pemerintah pusat seringkali berdalih pada keterbatasan anggaran dan prioritas nasional yang bersifat makro.
Baca Juga: Perbandingan Gaji Pegawai SPPG MBG dengan Guru Honorer, Selisih Capai Rp4 Juta per Bulan
Akibatnya, madrasah swasta terjebak dalam ruang kosong kebijakan (policy vacuum), di mana tidak ada otoritas yang benar-benar mengambil tanggung jawab penuh.
Dampak dari absennya kebijakan afirmatif yang konkret dan berkelanjutan sangat nyata.
Kesejahteraan guru madrasah swasta berada jauh di bawah standar layak, baik dari sisi penghasilan, jaminan sosial, maupun kepastian karier.
"Banyak guru menjalankan tugas profesional dengan imbalan yang tidak sebanding, mengandalkan semangat pengabdian semata. Kondisi ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan sosial, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pendidikan dalam jangka panjang," tegas Tedi.***