PORTALOKA.ID - Langkah Komisi VIII DPR RI yang mendorong percepatan pengangkatan guru madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat respons positif dari sejumlah pihak.
Sambutan positif tersebut salah satunya datang dari Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI).
Ketua Umum Pengurus Pusat FGSNI Agus Mukhtar menyambut baik keputusan Komisi VIII yang mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk segera mengangkat guru madrasah swasta menjadi PPPK.
"Kami mengapresiasi sikap para legislatif di DPR RI yang menjamin akan terealisasinya program pengadaan PPPK bagi guru madrasah swasta," kata Agus Mukhtar dalam keterangannya kepada Portaloka.id, Senin, 23 Februari 2026.
Ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Wakil Ketua DPR RI serta jajaran Komisi VIII yang telah menerima perwakilan aksi guru madrasah swasta pada 11 Februari 2026 lalu.
Hasil audiensi antara guru madrasah swasta bersama Komisi VIII dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI dan menjadi atensi pembahasan poin ke-13 yang dibacakan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam kesimpulan rapat tersebut.
Agus menegaskan, kebijakan pengangkatan PPPK guru madrasah swasta harus terus dikawal.
"Tugas organisasi profesi guru adalah terus mengawal usulan PPPK bagi guru madrasah swasta oleh Kemenag ke Kemenpan RB," tegasnya.
Dengan langkah ini, Dia berharap usulan PPPK guru madrasah swasta dapat terealisasi dengan baik.
"Dengan usaha kawalan proses di KemenpanRB ini, semoga program usulan PPPK bagi 630 ribu guru madrasah swasta oleh Dirjen Pendis Kemenag akan segera mendapatkan hasil yang baik bagi guru madrasah swasta," pungkasnya.
Kemenag Usulkan 630 Ribu Formasi PPPK Guru Madrasah Swasta
Menanggapi aspirasi para guru, Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Amien Suyitno mengatakan Kementerian Agama telah mengusulkan sebanyak 630 ribu formasi PPPK bagi guru madrasah swasta.