Ketua Pimda PGMM Bondowoso Soroti Kebijakan Pemerintah soal Program MBG yang Masih Banyak Kekurangan

PORTALOKA.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto terus mendapat perhatian publik.

Program yang merupakan janji kampanye Prabowo saat Pilpres 2024 lalu itu telah berjalan lebih dari 1 tahun.

Namun, dalam perjalanannya, tidak sedikit permasalahan yang terjadi. Baik di tingkat pusat hingga pelaksanaan di lapangan.

Sejumlah pihak pun terus menyoroti program MBG yang dinilai masih banyak kekurangan.

Baca Juga: Pimda PGMM Bondowoso Optimis Konsinyering Kemenag Bakal Lahirkan Regulasi Afirmasi ASN PPPK Guru Madrasah Swasta

Dikotomi Hak Pangan vs Hak Pendidikan

Ketua Pimpinan Daerah (Pimda) Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM) Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Dedy Misnoto turut menyoroti program makan bergizi gratis (MBG).

Dedy menyebut, kebijakan yang memotong anggaran pendidikan sebesar 12 persen tersebut dinilai sebagai langkah yang kontraproduktif.

Menurutnya, ada dua alasan program MBG dinilai kontraproduktif.

Baca Juga: PGMM Cilacap Gelar Peningkatan Kapasitas Guru Madrasah dan RA, Ketum Tedi Malik Beberkan Solusi Tingkatkan Kesejahteraan Guru

1. Secara Teoretis dan Konstitusional

Pendidikan memiliki mandat konstitusional yang sangat kuat. Amandemen UUD 1945 mensyaratkan minimal 20 persen APBN untuk pendidikan.

"Ketika anggaran ini dipangkas demi program baru, pemerintah dianggap melakukan trade-off (pengorbanan) yang berisiko merugikan masa depan generasi penerus dalam jangka panjang," kata Ketua PGMM Bondowoso, Dedy Misnoto.

2. Prinsip Indivisibilitas (Ketakterbagian) Hak