Namun, berdasarkan evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup, sampah yang benar-benar terkelola dipilah, diolah, dimanfaatkan baru sekitar 21,63 persen. Sisanya masih mengalir ke TPA atau tercecer di lingkungan.
“Mindset yang harus kita ubah adalah ‘saya sudah bayar, sampah harus hilang’. Itu keliru. Sampah bukan soal hilang, tapi harus dikelola,” sebut Farhan.
Ia juga menyoroti praktik pembuangan sampah liar di wilayah perbatasan dan kawasan tertentu, termasuk keterlibatan oknum dalam rantai pengangkutan tidak resmi.
Sebagai jawaban atas persoalan hulu, Pemkot Bandung meluncurkan program Gaslah (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah).
Pemkot Bandung telah merekrut sebanyak 1.597 petugas Gaslah atau satu orang per RW untuk mengetuk pintu rumah warga, mengedukasi pemilahan, sekaligus mengangkut sampah organik. Setiap petugas ditargetkan mengumpulkan minimal 25 kilogram sampah organik per hari.
Program ini ditopang anggaran sekitar Rp24 miliar per tahun dan dipantau melalui dashboard digital real-time yang juga menjadi indikator kinerja camat dan lurah.
“Tanpa rekayasa sosial dan enforcement, tidak akan selesai. Hulu harus beres dulu,” ujar Farhan.
Pemkot Bandung juga mengintegrasikan Kang Pisman, Buruan Sae, dan Dapur Sehat Atasi Stunting dalam satu ekosistem sirkular.
Sampah organik diolah jadi kompos/maggot dimanfaatkan urban farming hasil panen untuk dapur warga sisa dapur kembali dikelola.
“Inilah sirkular Bandung Utama. Kita bangun budaya, bukan hanya teknologi,” katanya.
Kunci keberhasilan, menurut Farhan, adalah menurunkan produksi sampah per orang. Saat ini, warga Bandung menghasilkan rata-rata 0,58 kg sampah per hari. Targetnya ditekan di bawah 0,4 kg.
“Kalau kesadaran tidak dibangun, teknologi apa pun nanti ambyar,” katanya.***