"Ketiga, berikan advokasi kejelasan hukum atas aturan Permendagri tentang pedoman APBD terhadap madrasah dengan memperhatikan unsur keadilan anggaran pendidikan," tegasnya.
Sementara itu Ketua Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) Hadi Sutikno menyoroti ketimpangan dalam rekrutmen PPPK.
Hadi meminta agar dalam pendataan guru honorer tidak hanya di sekolah negeri, tetapi guru yang tunjangannya dibiayai oleh APBN dan APBD agar ikut ikut ditata jika terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Ketika kami ke BKN ini selalu ditolak karena tidak ada pendataan dari Kemenag. Sehingga ini harapan kami ini terkait dengan kata-kata honorer yang mana kata-kata honorer ini selalu identik dengan mereka yang disatker pemerintah atau negeri dan mereka ataupun K1 maupun K2, sehingga guru yang di swasta ini sama sekali tidak tersentuh," ucap Hadi.
"Harapan kami kata-kata honorer definisi honorer ini harus direvisi yaitu mereka-mereka yang mengajar baik itu di satker pemerintah maupun tidak, mereka yang tunjangannya dibebankan oleh APBN atau APBD. Sehingga ini baik di guru swasta ini juga masuk kategori honorer," tambahnya.
Hadi juga meminta agar KemenPAN RB dan BKN saat melakukan pendataan tidak hanya memunculkan Dapodik milik Kemendikdasmen tetapi juga Simpatika Kemenag.
"Kalau sementara ini mohon maaf ini bukan hanya diskriminasi kepada madrasah tetapi Kemenag juga terdapat diskriminatif karena yang muncul hanya Dapodik," katanya.
Dalam kesempatan yang sama perwakilan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Junaidi mengatakan, pihaknya akan mengerahkan 30 ribu guru untuk menggelar aksi unjuk rasa guna memperjuangkan nasib mereka.
Baca Juga: Menteri Agama Minta Maaf dan Klarifikasi Ucapan 'Kalau Cari Uang Jangan Jadi Guru'
"Kebetulan memang betul tanggal 30 Oktober kami Insyaallah akan mendatangkan 30.000 guru dari masing-masing organisasi akan
turun di Patung Kuda," ujarnya.
Junaidi berharap mereka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.***