Legislator Jamin Pemerintah Beri Sinyal Positif bagi Kesejahteraan Guru PPPK Paruh Waktu

PORTALOKA.ID - Persoalan kesejahteraan guru terus mendapat perhatian serius berbagai pihak.

Tidak sedikit guru honorer dan PPPK Paruh Waktu yang masih menerima penghasilan jauh dati layak.

Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor menegaskan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap permasalahan tersebut.

Menurut dia, Komisi XI DPR menerima berbagai aspirasi mengenai kondisi guru yang masih memperoleh gaji sangat rendah, bahkan ada yang belum menerima gaji sama sekali.

Baca Juga: Tokoh Masyarakat Baregbeg Minta SPPG Berdayakan UMKM Lokal untuk Bahan Baku Program MBG

Thoriq mengaku prihatin melihat kondisi guru yang masih belum mendapatkan kesejahteraan.

“Kami menaruh keprihatinan yang cukup besar karena memang masih ada guru-guru yang digaji Rp200 ribu, bahkan ada yang menerima nol rupiah. Ini menjadi perhatian serius Komisi XI bersama pimpinan dan seluruh anggota untuk memperjuangkan solusi terbaik agar kesejahteraan para guru dapat terjamin,” ujar Thoriq, dikutip Jumat, 10 Juli 2026.

Menurut legislator dari Dapil Jawa Timur X itu, Komisi XI DPR telah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait upaya peningkatan kesejahteraan guru.

Ia menyebut, pemerintah telah memberikan respons positif terhadap aspirasi ini.

Baca Juga: Paradoks Alokasi Anggaran: Antara Program Mercusuar dan Pemenuhan Hak Dasar Guru

“Komisi XI sudah membahas persoalan ini bersama Kementerian Keuangan dan mendapat respons yang cukup baik. Pemerintah telah memberikan sinyal positif, dan kami berharap kebijakan tersebut akan diumumkan secara resmi oleh Presiden dalam pidato kenegaraan pada bulan Agustus mendatang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Thoriq menilai sinyal tersebut menjadi harapan baru bagi guru honorer maupun PPPK Paruh Waktu yang selama ini memperjuangkan kepastian penghasilan dan kesejahteraan.

Pun, ia memastikan Komisi XI DPR akan terus mengawal kebijakan anggaran yang berpihak kepada tenaga pendidik agar memperoleh penghasilan yang layak dan berkeadilan.***