Baca Juga: Banyak SPPG Umumkan Operasional Berhenti Sampai Batas Waktu Tak Tentu, Ini Penyebabnya
Oleh karena itu, Mardani menekankan bahwa penguatan otonomi daerah harus menjadi agenda utama Komisi II DPR RI agar berbagai persoalan turunan seperti PPPK dan tata kelola kepegawaian dapat terselesaikan secara sistemik.
“Kalau otonomi daerah tidak kita tuntaskan maka urusan PPPK, urusan yang lain-lain akan terus menjadi masalah karena kapasitas fiskal dari teman-teman daerah secara struktural sudah tidak mendapatkan dukungan yang kuat secara legal formal. Karena harapan kami PPPK, dan lain-lain termasuk tadi memajukan daerah akan sangat tergantung dengan kapasitas fiskal dari daerah,” tandasnya.***