Baca Juga: Bikin Bangga Ciamis, Siswi SDN 1 Cijeungjing Raih Juara 1 Kaligrafi Pentas PAI Tingkat Jawa Barat
Menurutnya, pemerintah masih mengkaji apakah pembiayaan PPPK nantinya menjadi kewajiban pemerintah pusat atau tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
"Karena itu menyangkut pegawai di daerah, menyangkut tata kelola ASN, maka melibatkan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN-RB," jelasnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, menambahkan, apabila pembiayaan PPPK menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, maka anggarannya akan masuk sebagai belanja pemerintah pusat, bukan lagi bagian dari Transfer ke Daerah.
"Kalau menjadi kewajiban Pemerintah Pusat, itu nanti menjadi belanja pusat, bukan bagian dari transfer ke daerah," jelasnya.
Namun demikian, skema tersebut tetap memerlukan sinkronisasi regulasi dengan pemerintah daerah karena PPPK bertugas di lingkungan pemerintah daerah.***
Artikel Terkait
Halodoc for Business Hadirkan Solusi Kesehatan Karyawan yang Terintegrasi: Dari Konsultasi, Inovasi AI hingga Pendampingan di Rumah Sakit
Bikin Bangga Ciamis, Siswi SDN 1 Cijeungjing Raih Juara 1 Kaligrafi Pentas PAI Tingkat Jawa Barat
Sempat Sebut Wartawan 'Punya Otak Gak' dan Labeli Jurnalis Pengecut, Hotman Paris Akhirnya Minta Maaf
Tips Biar Konten Agar jadi Rujukan AI, Pembahasan SEO dan GEO di Bootcamp Promedia Group Hari Pertama
Duh! Hotman Paris Dituding Curi Angpao Nikahan Sang Anak Frank Alexander Hutapea, Sebegini Besarannya
Duduk Perkara Permintaan Maaf Hotman Paris pada Presiden Prabowo hingga Teguran dari Istana
Viral, Kepala SPPG Blora Mendadak Resign, Alasannya Bikin Nyesek
Tak Lagi Khawatir Asbes dan Plafon Lapuk, Jurnalis Promedia Group Asal Lembang Bersyukur Atap Rumahnya Diganti Alduro
Mengenal Whistleblowing System di Kementerian PU, Dody Hanggodo Akui Banyak Terima Pengaduan Internal: Absensi hingga Judol
Baru Menjabat 1,5 Bulan, Nanik S Deyang Mendadak Mundur dari Jabatan Kepala BGN, Tetnyata Ini Alasannya