Hadiri 36 Tahun HUMANIKA, Qodari Sebut Perjuangan Demokrasi Sejalan dengan Presiden Prabowo

Oleh karena itu, dia mengharapkan pemerintahan Presiden Prabowo terus dikawal dengan baik agar promosi demokrasi kepada generasi muda dapat terus berlanjut.

“Dia (Presiden Prabowo) ada tugas besar yang menurut saya belum pernah digagas oleh Presiden sebelumnya. Revolusi Pasal 33 dan ini mesti kita dukung, tidak boleh kita jatuhkan sebelum dia berhasil,” kata Bursah dalam pidatonya.

Lebih lanjut, Bursah menyebut bahwa kebijakan ekonomi Presiden Prabowo saat ini telah mempertegas Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur prinsip perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Baca Juga: Kondisi Siswi Karo yang Diduga Korban Keracunan MBG Kini Membaik, Sempat Dijenguk Wapres Gibran

Hal tersebut, di antaranya tercermin dari kebijakan Presiden berupa penindakan tegas terhadap praktik manipulasi perdagangan ekspor-impor yakni underinvoicing dan overinvoicing yang merugikan keuangan negara.

Program prioritas lain, seperti penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kebijakan lainnya berlandaskan pada asas kesejahteraan masyarakat.

Bursah juga mengingatkan agar masyarakat bersabar untuk menuai hasil kerja Presiden melalui program yang saat ini sedang dijalankan.

“Jadi, bagi orang-orang yang ingin menjatuhkan tuh agak sabaran sedikit. Minimal siklus 5 tahun itu dijaga. Tidak boleh jatuh bangun, jatuh bangun, demokrasi nanti rusak,” jelasnya.

“Setidaknya kita jaga siklus 5 tahun itu dan kasih kesempatan Presiden Prabowo mengambil kekayaan dari oligarki yang serakah ini,” tandasnya.

Baca Juga: Rumah ASN di Cileunyi Bandung Digerebek Polisi, Ditemukan Puluhan Pohon Ganja

Selain dihadiri oleh Kepala Bakom RI Muhammad Qodari dan pendiri HUMANIKA sekaligus Bupati Lahat Bursah Zanubi, perayaan 36 tahun berdirinya organisasi tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh dan aktivis senior lainnya.

Beberapa yang hadir di antaranya aktivis senior Hariman Siregar, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. Ma’mun Murod Al-Barbasy, serta beberapa anggota DPR RI serta puluhan aktivis dan tokoh masyarakat lainnya.***