CIAMIS, PORTALOKA.ID – Persoalan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditemukan dalam kondisi tidak layak menjadi perhatian Korwil UPT Pendidikan Kecamatan Pamarican.
Pihak sekolah diminta tidak langsung membagikan makanan kepada siswa apabila ditemukan ketidaksesuaian pada makanan yang dikirim oleh dapur penyedia.
Kepala Korwil UPT Pendidikan Kecamatan Pamarican, Sulastri menyampaikan hal tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 4 September 2026.
Menurutnya, sekolah memiliki peran penting dalam memastikan makanan yang diterima benar-benar dalam kondisi layak sebelum diberikan kepada peserta didik.
Baca Juga: BRI Hadirkan Promo Menarik Menyambut Hari Pelanggan Nasional 2026, Dari Diskon hingga Promo Cashback
Ia menjelaskan, setiap kiriman makanan MBG yang tiba di sekolah perlu diperiksa dan diidentifikasi terlebih dahulu. Apabila ditemukan makanan yang tidak sesuai atau dinilai tidak layak konsumsi, makanan tersebut seharusnya tidak diberikan kepada siswa.
“Kalau tidak sesuai, pihak sekolah harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Kalau memang tidak layak, jangan dibagikan kepada anak-anak,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari kehati-hatian untuk melindungi penerima manfaat program MBG. Sekolah tidak boleh mengabaikan kondisi makanan yang diterima, terlebih makanan tersebut akan dikonsumsi oleh anak-anak.
Di sisi lain, Sulastri menilai tanggung jawab terhadap kelayakan makanan bukan hanya berada di pihak sekolah. Dapur penyedia sebagai pemberi makanan juga mempunyai kewajiban memastikan makanan yang dikirim dalam kondisi baik dan layak dikonsumsi.
Baca Juga: Menu MBG Pamarican Ciamis Jadi Sorotan, Pengelola SPPG Janji Evaluasi Total hingga Benahi SDM Dapur
“Jadi ada hak dan kewajiban. Dapur sebagai pemberi harus memastikan makanan yang diberikan layak, sementara sekolah sebagai penerima manfaat juga harus melakukan pengecekan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi dan komunikasi yang berkelanjutan antara pihak dapur MBG, sekolah dan pihak terkait.
Sosialisasi sebelumnya disebut telah dilakukan, namun penyampaian informasi perlu terus diperkuat agar tidak terjadi perbedaan pemahaman di lapangan.
Menurutnya, keterbatasan dalam pelaksanaan sosialisasi membuat penyampaian informasi dilakukan secara bertahap. Karena itu, koordinasi antarpihak dinilai menjadi salah satu kunci agar pelaksanaan program MBG berjalan sesuai tujuan.
Artikel Terkait
Beredar Isu Pengadaan LED BGN Senilai Rp535 M, Lebih Mahal Ketimbang Pesawat Pemadam Karhutla?
Gerakan Pangan Murah DPKP Ciamis Putus Mata Rantai Pemasok Pangan, Harga Lebih Rendah dari Pasar
Diduga Keracunan MBG, 136 Siswa SMP di Makale Tana Toraja Dilarikan ke Rumah Sakit
Menu MBG Pamarican Ciamis Jadi Sorotan, Pengelola SPPG Janji Evaluasi Total hingga Benahi SDM Dapur
DWP Diskominfo Ciamis Beri Edukasi Penggunaan Gawai, Cegah Kecanduan HP pada Anak
DPR Setujui Anggaran Pendidikan Rp61,1 Triliun, Kesejahteraan Guru hingga Pendidikan Gratis jadi Prioritas
Terindikasi Judol, Lansia Dipekalongan Dicoret dari Penerima Bansos, Mensos Dalami Kemungkinan Penyalahgunaan KTP oleh Pihak Lain
Peringatan Maulid Nabi, Ajang Silaturahmi dan Pererat Ukhuwah Warga RW 09 Perum Kota Galuh
BRI Hadirkan Promo Menarik Menyambut Hari Pelanggan Nasional 2026, Dari Diskon hingga Promo Cashback
750 Siswa dan Guru Keracunan MBG, Alami Mual hingga Diare, SPPG di Lasem Rembang Minta Maaf