Kakanwil Kemenag Jawa Barat Lantik 43 Pejabat, Tekankan Kepemimpinan Adaptif dan Kolaboratif

PORTALOKA.ID - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, H. Dudu Rohman, M.Si., melantik 43 pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Jabar.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung di Aula Kanwil Kemenag Jabar, Rabu, 19 Agustus 2026.

Pelantikan tersebut menjadi momentum penguatan organisasi sekaligus penegasan komitmen terhadap amanah jabatan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Dudu Rohman mengingatkan para pejabat yang baru dilantik bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Baca Juga: BRI Eco Culture Market 2026 Bali Sukses Digelar, Dari Fesyen hingga Kuliner Laris Diburu

“Bapak dan Ibu yang baru dilantik hari ini adalah pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh dan siap bekerja. Bukan hanya bekerja sendiri, tetapi juga mampu bekerja sama dan menggerakkan seluruh tim,” tegasnya.

Menurut Dudu, seorang pemimpin di lingkungan Kementerian Agama dituntut memiliki sejumlah kekuatan kepemimpinan yang relevan dengan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Pertama, pemimpin harus memiliki kemampuan membaca arah perubahan. Pemimpin harus adaptif dan mampu melihat perkembangan lingkungan kerja serta menentukan langkah yang tepat di tengah perubahan.

“Di mana pun berada, seorang pemimpin harus mampu membaca arah perubahan dan menjadikan dirinya sebagai pemimpin yang adaptif,” ujarnya.

Baca Juga: Kepulangan Wildan, Siswa MA GUPPI Al Barkah Disambut Penuh Haru Guru dan Teman Usai Tunaikan Tugas sebagai Paskibraka Kabupaten Ciamis

Kedua, pemimpin harus memiliki integritas. Integritas menjadi kekuatan moral sekaligus landasan dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan.

Menurutnya, jabatan tanpa integritas akan kehilangan makna karena kepercayaan publik dibangun melalui keteladanan dan konsistensi.

Ketiga, pemimpin harus memiliki digital mindset. Dudu menegaskan bahwa perkembangan teknologi harus menjadi bagian dari pola kerja dan pelayanan di lingkungan Kementerian Agama.

Pengambilan keputusan harus semakin berbasis data, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat.