PORTALOKA.ID - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membuka peluang pemberlakuan kembali kebijakan tidak naik kelas bagi siswa mulai tahun ajaran 2027.
Wacana ini muncul setelah adanya rekomendasi Dewan Pendidikan terkait evaluasi capaian belajar.
Abdul Mu’ti menyatakan pemerintah siap menerapkan rekomendasi tersebut apabila mendapat dukungan para ahli dan menjadi bagian dari hasil konvensi.
“Mulai tahun ajaran 2027 dan seterusnya, tidak semua murid otomatis naik kelas,” ujar Abdul Mu’ti dikutip dari YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, Sabtu, 10 Oktober 2026.
Baca Juga: 33 Peserta Wakili Kabupaten Ciamis di OMI 2026 Jawa Barat, Berebut Tiket ke Tingkat Nasional
Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan mendorong siswa agar lebih serius dalam belajar. Ia menyoroti pola pikir sebagian siswa yang menganggap rajin maupun malas belajar akan tetap berujung pada kenaikan kelas.
Abdul Mu’ti menyebut fenomena tersebut sebagai pola RMS (Rajin, Malas, Sama). Menurutnya, budaya belajar dan kompetisi perlu diperkuat kembali di lingkungan pendidikan.
Ia menilai siswa perlu dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, rajin belajar, serta siap menghadapi persaingan. Karena itu, evaluasi capaian pembelajaran dinilai penting dalam menentukan kelanjutan pendidikan siswa.
Meski demikian, wacana tersebut belum menjadi kebijakan final. Penerapannya masih bergantung pada rekomendasi Dewan Pendidikan, dukungan para ahli, serta proses penyusunan mekanisme oleh Kemendikdasmen.
Baca Juga: LPK Cipta Tungga Indonesia, Pilihan Terbaik Tempat PKL SMK di Ciamis dengan Sederet Program Unggulan
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah melakukan kajian yang jelas sebelum kebijakan diterapkan. Aturan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi siswa dan memastikan penilaian berlangsung objektif.
Jika disepakati, kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku pada tahun ajaran 2027 dan seterusnya. Masyarakat masih perlu menunggu penjelasan resmi mengenai kriteria kenaikan kelas dan mekanisme penerapannya.
Dengan demikian, kabar siswa tidak otomatis naik kelas belum berarti aturan baru telah ditetapkan. Pemerintah masih perlu memastikan kebijakan tersebut memiliki dasar dan mekanisme yang jelas.***