Dana Hibah Pemda Bikin Madrasah Swasta Gamang
Tidak hanya menyoroti masalah PPPK bagi guru madrasah dan sekolah swasta, PGMM juga meminta Baleg DPR RI memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur Pemerintah Daerah dan pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di mana, alokasi untuk lembaga-lembaga di bawah Kementerian Agama dianggarkan hanya dalam bentuk hibah.
"Hal ini mendorong madrasah swasta untuk bersikap dalam setiap pemilihan kepala daerah, dengan berusaha mengambil simpati dan belas kasih kepala daerah," kata Tedi.
"Karena kebijakan hibah realisasinya subjektif, suka dan tidak suka," tambahnya.
Baca Juga: Geger Pertamina dan Polemik Etanol: Risiko atau Justru Ramah Lingkungan?
Madrasah Paling Sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional
Lebih lanjut Ketua Umum PGMM, Tedi Malik menekankan agar semua pihak menyadari peran madrasah.
Menurutnya, madrasah merupakan lembaga pendidikan yang paling matching dengan tujuan pendidikan nasional.
"Tujuan pendidikan nasional menurut Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 adalah madrasah. Karena, madrsah adalah lembaga pendidikan berbasis Islam yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab," tuturnya.
Baca Juga: KPPU Soroti Dominasi Pertamina, DPR Tolak Pembatasan Impor BBM
Namun fakta di lapangan menunjukkan, keberadaan madrasah acap kali dipandang sebelah mata.
Padahal keberadaan madrasah sangat membantu dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Yakin pemerintah tidak akan mampu menjangkau jika hanya mengandalkan sekolah negeri. Pemerintah harus berterima kasih kepada madrasah dan sekolah swasta yang turut serta dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia," tutupnya.***