DPR Soroti Keterlambatan Gaji Guru Madrasah Swasta, Desak Kemenag Disiplin Agar Tak Ada Lagi Sistem Rapel Pembayaran

PORTALOKA.ID - Dukungan terhadap kesejahteraan guru madrasah swasta terus mengalir dari berbagai pihak.

Salah satu dukungan datang dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena.

Ia mendesak agar Kementerian Agama (Kemenag) memberikan perhatian yang seimbang antara guru madrasah negeri dan guru madrasah swasta.

Magdalena beralasan, hal tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para guru swasta.

Baca Juga: Potret Perjuangan Mantri Perempuan BRI, Rela Terjang Ombak dari Pulau ke Pulau Demi Menjaga Akses Keuangan di Wilayah Kepulauan Sulawesi Tengah

Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama dan Sekjen Kemenag pada Selasa, 30 Juni 2026, Mahdalena mengaku tersentuh melihat ketimpangan perhatian pemerintah terhadap nasib guru swasta.

"Pak Menteri menjelaskan bahwa guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri sekitar 18 ribu akan diberikan prioritas, terus terang agak terenyuh hati saya karena di sini jelas -jelas guru swasta tidak diperhatikan oleh pemerintah. Jadi saya ingin, ketika Pak Menteri memperjuangkan nasib para guru negeri, harus diikuti dengan memperjuangkan nasib para guru swasta juga,” ujar Mahdalena.

Ia menambahkan bahwa para guru swasta di berbagai daerah sangat aktif dan reaktif dalam menyuarakan aspirasi mereka demi menyambung hidup, termasuk melakukan demo hingga mendatangi DPRD dan bertemu Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Oleh karena itu, ia meminta Menteri Agama berkoordinasi dengan seluruh jajaran dan Presiden agar nasib dan peng-gajian guru swasta yang memprihatinkan ini segera dipertimbangkan solusinya.

Baca Juga: PGMM Cilacap Gelar Peningkatan Kapasitas Guru Madrasah dan RA, Ketum Tedi Malik Beberkan Solusi Tingkatkan Kesejahteraan Guru

Disiplin Dalam Pembayaran Gaji Guru Madrasah Swasta

Lebih lanjut, Mahdalena juga menyoroti keterlambatan pembayaran gaji yang dialami oleh guru-guru.

Berdasarkan aspirasi yang diterimanya, ada guru yang haknya belum dibayarkan selama 4 hingga 11 bulan.

Ia meminta Kemenag untuk lebih fokus memperhatikan masalah peng-gajian ini dan lebih disiplin agar tidak ada lagi sistem rapel pembayaran yang menumpuk hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.