PGMM Soroti Kondisi Madrasah Swasta yang Memprihatinkan, Tuntut Pemerintah Hadirkan Kebijakan Afirmatif

PORTALOKAKA.ID - Pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi masa depan sebuah negara.

Dengan pendidikan, negara bisa menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul serta dapat bersaing dengan negara lain.

Namun faktanya, persoalan di dunia pendidikan seperti tiada hentinya.

Sejumlah persoalan muncul akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada pendidikan.

Baca Juga: Sedang Jadi Sorotan, Ternyata Sebegini Gaji Pegawai SPPG MBG, Terendah di Atas Rp2 Juta

Salah satu contohnya seperti yang dialami oleh madrasah swasta.

Satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) ini seolah jadi "anak tiri" pemerintah.

Sehingga, keberadaannya sering luput dari kebijakan pemerintah. Akhirnya, madrasah swasta beserta semua pihak di dalamnya yang menanggung ketidakadilan.

Hal itu pula yang menjadi sorotan Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM).

Baca Juga: Dukung Pemulihan Pascabencana, Relawan BRI Peduli Terjun Langsung 'Bersih-bersih Sekolah' di Aceh Tamiang

Menurut PGMM, madrasah swasta seharusnya menjadi salah satu sasaran utama kebijakan afirmatif, mengingat perannya yang signifikan dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah dan wilayah marginal.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Madrasah swasta kerap berada dalam posisi ambigu secara kelembagaan.

"Pemerintah daerah cenderung menganggap madrasah sebagai bukan tanggung jawab langsungnya karena berada di bawah kewenangan Kementerian Agama," kata Ketua Umum PGMM Tedi Malik dalam keterangannya kepada Portaloka.id, Selasa, 27 januari 2026.

Di sisi lain, pemerintah pusat seringkali berdalih pada keterbatasan anggaran dan prioritas nasional yang bersifat makro.