Perjuangkan Kesetaraan, PGSI Minta Akhiri Dikotomi Guru Negeri dan Swasta: Hanya Ada Satu 'Guru Indonesia'

PORTALOKA.ID - Perjuangan guru sekolah swasta dan guru madrasah swasta masih terus berlanjut.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh para guru untuk memperjuangkan hak dan kesetaraan mereka.

Guru sekolah swasta maupun madrasah swasta menilai, sejumlah regulasi yang ada saat ini diskriminatif terhadap mereka.

Sehingga para guru swasta tidak bisa memperoleh haknya, layaknya guru di sekolah negeri. Salah satunya, mereka tidak bisa menjadi ASN.

Baca Juga: Lahir dari Kas Masjid, Begini Cikal Bakal BRI Yang Berusia 130 Tahun

Itulah yang mendorong para guru swasta untuk memperjuangkan haknya agar diakui oleh negara.

Hal tersebut diungkapkan Ketua 6 Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PB PGSI) Bidang Organisasi dam Hubungan Antar Lembaga, Junaedi, S.Ag, M.Si.

PGSI Wadah Perjuangan Guru Swasta

Junaedi mengungkapkan bahwa perjuangan untuk memperoleh kesetaraan sudah dilakukan sejak 2005 lalu oleh sejumlah organisasi guru.

Baca Juga: Puluhan Ribu Guru Swasta Gelar Aksi Damai di Jakarta, Tuntut Diangkat Jadi PPPK

"PGSI itu berdiri tanggal 7 Juli 2011. Sebelumnya dari tahun 2005 namanya itu beda-beda, kemudian disatukan menjadi Persatuan Guru Swasta Indonesia," kata Junaedi membuka perbincangan dengan Portaloka.id, Jumat, 5 Desember 2025.

"Karena kita memperjuangkan tidak ingin ada dikotomi swasta dan negeri, maka hasil hasil kongres yang difasilitasi oleh Ketua MPR saat Pak Marzuki Ali, akhirnya tahun 2011 resmilah muncul Persatuan Guru Seluruh Indonesia," terangnya.

Sejak saat itu, lanjut Junaedi, pihaknya mengingatkan pemerintah bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam implementasinya ada yang tidak tepat.

Pasal 24 UU Guru dan Dosen dianggap diskriminatif, sehingga guru swasta dan guru madrasah swasta tidak bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).