Minggu, 19 Juli 2026

PPPK Lumajang Full Senyum, Pemerintah Pastikan Taka Ada PHK di Tengah Efisiensi Anggaran

Photo Author
Arman Odie, Portaloka
- Senin, 6 April 2026 | 08:30 WIB
Pemkab Lumajang pastikan PPPK aman di tengah efisiensi anggaran (Info Publik)
Pemkab Lumajang pastikan PPPK aman di tengah efisiensi anggaran (Info Publik)

PORTALOKA.ID - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur bisa bernapas lega.

Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap PPPK.

Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para PPPK, di mana mata pencaharian mereka tetap terjaga di tengah efisiensi anggaran.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, mengatakan efisiensi anggaran merupakan kebijakan nasional yang harus disikapi secara bijak oleh pemerintah daerah.

Baca Juga: DPR Dorong Kemenag Bikin Terobosan untuk Kesejahteraan Guru Madrasah Swasta yang Tak Bisa Diangkat PPPK

“Efisiensi ini kami arahkan pada belanja yang kurang prioritas, seperti kegiatan seremonial, tanpa menyentuh tenaga PPPK,” ujar Agus, dikutip Portaloka.id, Senin, 6 April 2026.

Ia menegaskan, keberadaan PPPK memiliki peran penting dalam pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan.

Menurutnya, menjaga stabilitas tenaga PPPK menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Saat ini, jumlah aparatur di Kabupaten Lumajang mencapai sekitar 11 ribu orang, terdiri dari aparatur sipil negara dan PPPK, termasuk sekitar 4.320 PPPK paruh waktu.

Baca Juga: Apakah PPPK Bisa Di-PHK Sebelum Habis Kontrak? Begini Penjelasan Kepala BKN

Pemerintah daerah memastikan seluruhnya tetap mendapatkan kepastian kerja.

Di sisi lain, struktur belanja pegawai dalam APBD masih berada dalam batas aman, yakni sedikit di atas ambang 30 persen sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD

Kondisi tersebut dinilai masih memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan perlindungan tenaga kerja.

“Kami ingin memberikan kepastian kepada seluruh PPPK bahwa posisi mereka aman dan tetap menjadi bagian penting dalam pemerintahan,” kata Agus.

Halaman:

Editor: Arman Odie

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X