Salut! Atas Instruksi Wali Kota, Pejabat Ini Tempuh Ribuan Kilometer Demi Perjuangkan 95 Honorer jadi PPPK Paruh Waktu

PORTALOKA.ID - Demi memperjuangkan tenaga honorer, bebrapa pejabat daerah menempuh ribuan kilometer menuju Jakarta.

Dia adalah Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, bersama Asisten I Iskandar Moerad dan Kepala BKPP, Mulki Datau.

Atas instruksi Wali Kota Gorontalo, mereka bertiga bertolak ke Jakarta untuk menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Rabu, 7 Januari 2026.

Tujuannya tak lain, yakni membahas persoalan 95 tenaga non aparatur sipil negara (ASN) yang tidak terakomodir dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Baca Juga: BRI Kembali Raih Resertifikasi ISO 29119, Kukuhkan Posisi sebagai Bank Pertama di Indonesia Bersertifikasi TMMi Level 3

"Besok Pak Wawali, Asisten I dan Kepala BKPP ke Kemenpan RB dan BKN. Mereka akan mengonsultasikan nasib teman-teman 95 non ASN," ungkap Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, Selasa, 6 Januari 2026.

Adhan Dambea menegaskan, dirinya akan menempuh segala upaya agar 95 honorer tetap bekerja dan menerima gaji selama tidak menyalahi aturan.

"Sebenarnya sesuai instruksi Menpan RB, gaji mereka hanya sampai September. Tapi, saya sudah minta Badan Keuangan bayar sampe Desember," tandas Adhan.

"Saya tidak sampai hati dengan mereka kalau diberhentikan. Ada anak dan istri di rumah butuh penghidupan," tambahnya.

Baca Juga: MANTAP! Wali Kota Minta Gaji PPPK Paruh Waktu di Bawah Rp1 Juta Dinaikkan

Dikatakan Adhan, tidak terakomodirnya 95 pegawai non ASN, dikarenakan mereka mengikuti seleksi CPNS di sejumlah lembaga sehingga tidak masuk dalam database.

Wali Kota Adhan juga mengungkap banyaknya jumlah tenaga non ASN di Pemkot Gorontalo, yaitu, pemerintahan sebelumnya terus menampung jumlah tenaga honor tanpa mempertimbangkan keuangan daerah.

"Penyebabnya periode lalu menampung banyak tenaga honorer, bahkan ada yang dimintai duit dari Rp 2 juta sampai Rp 5 juta. Akhirnya saya yang menanggung dampaknya, harus memikirkan gaji," jelasnya.

"Di sisi lain saya harus bayar utang dana PEN Rp 3,3 miliar tiap bulan, sampai masa jabatan saya berakhir, hutang PEN belum lunas," lanjutnya.