LBH APIK Jakarta Ambil Sikap Imbas Terbitnya Pergub Jakarta Tentang Izin Poligami ASN: Seharusnya Adil Gender

Baca Juga: Polres Grobogan Evakuasi Warga Korban Banjir di Kecamatan Gubug, Ketinggian Air hingga 70 Sentimeter

Salah satunya, Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang beberapa kali telah masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Namun hingga saat ini, pembahasan peraturan tersebut belum dilakukan sama sekali hingga akhir tahun 2024 lalu.

"Pemda seharusnya membahas peraturan-peraturan yang mendukung terciptanya masyarakat yang sejahtera dan sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia serta adil gender," ungkap Uli.

Sementara itu, LBH APIK juga berharap, DPRD DKI Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pemeriksaan.

Baca Juga: Wajib Tahu! Pendaftaran KIP Kuliah 2025 Dimulai Februari, Simak Baik - Baik Tahapan dan Berkas yang Harus Dipersiapkan!

Pemeriksaan itu ditujukan pada Pj. Gubernur DKI Jakarta terkait keabsahan keputusan tentang izin poligami ASN.***