SMPN 3 Ciamis Buka Suara soal Dugaan Pungutan Kartu Absensi Digital

Baca Juga: FKIP jadi Favorit Mahasiswa Baru Unigal Ciamis, Prospek Lulusan Keguruan Masih Cerah

Komite: Tidak Mampu Tetap Diberi Ruang

Sementara itu, Ketua Komite Sekolah SMPN 3 Ciamis, Sarna, mengatakan pembahasan mengenai program tersebut dilakukan bersama pihak sekolah.

Ia menegaskan, kondisi ekonomi orang tua siswa menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Bagi orang tua yang tidak mampu atau tidak menyetujui, menurut Sarna, harus tersedia ruang komunikasi.

“Kalau tidak setuju, apalagi kalau tidak mampu, kita juga komunikasi. Sebisa mungkin sekolah juga membebaskan kalau memang benar-benar tidak mampu,” kata Sarna.

Sarna juga menekankan bahwa apabila terdapat biaya dalam proses pembuatan kartu, penggunaannya harus jelas dan sesuai kebutuhan.

Baca Juga: Penjelasan Dokter RSCM soal Siswi Karo Diduga Hilang Ingatan Akibat Keracunan MBG

Ia menyebut biaya tersebut antara lain berkaitan dengan proses pembuatan kartu dan foto, bukan untuk mengambil keuntungan pribadi.

“Kalau misalnya tidak mampu silakan. Kira-kira berapa untuk foto, untuk pembuatan kartunya berapa, boleh dengan nonkeuntungan,” ujarnya.

Menurut Sarna, komite pada prinsipnya mendukung program yang dinilai dapat menunjang kemajuan sekolah. Namun, penggunaan dana harus sesuai peruntukan dan tidak boleh disalahgunakan.

“Kalau saya ada laporan dari sekolah untuk kemajuan sekolah, saya dukung, tapi harus benar-benar pemanfaatannya untuk itu. Tidak boleh ada yang mengambil dan sebagainya,” katanya.

Baca Juga: 540 Siswa Ikuti Invitasi Olahraga Tradisional antar SD se-Kecamatan Ciamis

Wacana Tiga Tahun, Baru Direalisasikan

Ratna kembali menjelaskan, penerapan kartu digital tersebut bukan gagasan yang muncul secara tiba-tiba.

Wacana itu telah dibicarakan sejak sekitar tiga tahun lalu, tetapi baru kemudian diarahkan pada sistem yang terintegrasi dengan absensi.