PORTALOKA.ID - Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang dinilai belum optimal.
Prabowo mengungkapkan masih terdapat anggaran yang telah ditransfer ke daerah tetapi tidak digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Prabowo, pemerintah pusat perlu memastikan setiap anggaran negara benar-benar digunakan secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD).
Presiden mencontohkan masih adanya anggaran pemerintah daerah yang justru tersimpan di perbankan atau tidak dapat digunakan akibat persoalan di tingkat daerah.
Baca Juga: FKIP jadi Favorit Mahasiswa Baru Unigal Ciamis, Prospek Lulusan Keguruan Masih Cerah
“Kadang-kadang aneh, uang oleh pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR. Antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer. Gak dipakai,” kata Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, Rabu, 16 September 2026.
Presiden menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena tujuan transfer anggaran ke daerah adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, namun penggunaannya harus tetap efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Presiden juga menyoroti pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa yang dinilai masih belum sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan kepada daerah.
“Ini desentralisasi sudah jalan berapa? 25 tahun ya. Dana sudah kita turunkan ke tiap desa. Satu miliar. Selama 10 tahun terakhir. Transfer ke daerah sudah. Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp400 juta,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Presiden mempertanyakan efektivitas pemanfaatan anggaran yang selama ini telah disalurkan pemerintah pusat kepada daerah. “Ke mana uang itu?”
Presiden menegaskan, kebijakan anggaran harus berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Pemerintah pusat juga perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBN maupun yang ditransfer ke daerah benar-benar menghasilkan pembangunan dan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.***
Artikel Terkait
KREATIF! Warga Bayat Klaten Sulap Limbah Jadi Jam Tangan Kayu Estetik yang Meraup Cuan, Segini Harganya
Lika-liku Purbaya di Kursi Menteri Keuangan, dari Kritikan Ceplas-ceplos hingga Polemik Setoran Rp120 Triliun
Dugaan Keracunan MBG di Pariaman Sumbar, SPPG Sebut Sekolah Tak Cek Makanan Sebelum Dibagikan ke Siswa
Deretan Momen Viral Purbaya Yudhi Sadewa Usai Serah Terima Jabatan Menkeu dengan Suahasil Nazara
Jangan Hanya Ubah Status Guru PPPK, DPR Tegaskan Pemerintah juga Harus Pertimbangkan Afirmasi Guru
Profil Gus Arif, Mantan Bupati Kebumen yang Diamankan KPK di Kasus HGB Summarecon Bogor
Sambut HUT TNI ke-81, Kodim 0613 Ciamis Gelar Lomba Adzan Tingkat SD-MI
540 Siswa Ikuti Invitasi Olahraga Tradisional antar SD se-Kecamatan Ciamis