FGD Pendidikan di Bojonegoro, PGMM Soroti Kesenjangan Guru Negeri dan Swasta

6. Tingginya beban administrasi yang mengurangi fokus guru dalam proses pembelajaran.

Baca Juga: Legislator Soroti Kesejahteraan Guru yang Masih Terabaikan: Negara Tak Miliki Alasan Abaikan Kesejahteraan Tenaga Pendidik

Selain menyampaikan berbagai persoalan tersebut, PGMM juga menawarkan sejumlah rekomendasi strategis, seperti peningkatan insentif guru swasta, percepatan penyelesaian inpassing, penguatan perlindungan profesi guru, perluasan akses PPPK yang berkeadilan, serta peningkatan dukungan pemerintah terhadap madrasah dan sekolah swasta.

PGMM Kabupaten Bojonegoro mengapresiasi Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bojonegoro yang telah membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi para pelaku pendidikan secara langsung.

Organisasi ini berharap hasil FGD dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan konkret yang memberikan dampak nyata bagi guru dan dunia pendidikan.

"Investasi terbesar bangsa ini adalah pendidikan. Dan kualitas pendidikan tidak akan pernah melampaui kualitas guru yang mendidik generasi penerusnya. Karena itu, memperjuangkan kesejahteraan dan martabat guru sejatinya adalah memperjuangkan masa depan Indonesia," tegas Galih.

Baca Juga: Refleksi SIAGA 2026: Guru Tak Pergi, Mereka Sedang Memperjuangkan Haknya

Sebagai tindak lanjut, PIMDA PGMM Kabupaten Bojonegoro akan menyusun dokumen rekomendasi hasil FGD untuk disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kementerian Agama, serta pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih berkeadilan.***