Baca Juga: Kabar Baik! Usulan PPPK Guru Madrasah Sedang Diproses, Dirjen Pendis Beri Bocoran Jumlah Formasinya
Di hadapan Komisi VIII, Ketua Umum PGM, Yaya Ropandi menyampaikan beberapa aspirasi dari guru madrasah.
Yaya juga menceritakan fakta menyedihkan guru madrasah swasta yang Ia terima dari guru-guru di berbagai daerah di Indonesia.
Dikatakan Yaya, keluhan yang disampaikan guru madrasah swasta di antaranya mereka tidak bisa mengikuti seleksi PPPK.
"Salah satu hal yang perlu mendapatkan atensi yang pertama Ibu Pimpinan, kami guru swasta mau ikut seleksi ASN saja, mau ikut PPPK tidak bisa karena aturannya tidak ada. Yang boleh ikut seleksi PPPK itu hanya honorer di madrasah negeri," kata Yaya, Rabu, 11 Februari 2026.
Baca Juga: Siap-Siap Merapat! Kementerian Hukum Bakal Buka Rekrutmen CPNS 2026, Ini Bocoran Jumlah Formasinya
Yaya meminta agar pemerintah memberikan kesempatan agar guru madrasah swasta bisa ikut seleksi PPPK.
"Mohon kiranya ada keputusan yang lebih cepat, bagaimana guru madrasah swasta ikut seleksi. Ini jeritan hati kami terutama dari daerah, belum tentu kami diterima jadi PPPK. Tapi tolong dibuka regulasi ini bahwa guru swasta yang mengajar di swasta juga boleh ikut PPPK," harapnya.
Bandingkan Guru Madrasah Swasta dengan Program MBG
Lebih lanjut Yaya mengungkapkan bahwa tidak sedikit guru madrasah yang sudah mengabdi puluhan tahun namun masih berstatus honorer.
Ia lantas membandingkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) langsung diangkat jadi PPPK.
Yaya menegaskan, pihaknya mendukung program MBG karena sasarannya adalah para siswa termasuk siswa madrasah.
"Hanya pada proses pengangkatan mereka cepat diangkat menjadi PPPK, sementara kami tidak. Itu yang terjadi hari ini," ujarnya.
Yaya mengungkapkan betapa besarnya peran madrasah bagi masyarakat. Bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka.