PORTALOKA.ID - Pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terus menjadi sorotan.
Kebijakan tersebut menjadi polemik dan mendapat perhatian berbagai pihak.
Salah satunya dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI).
PGRI turut menyoroti kebijakan pengangkatan pegawai SPPG jadi PPPK.
Baca Juga: Di World Economic Forum Davos 2026, Dirut BRI Tegaskan Peran Penting UMKM dalam Keuangan Global
Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menyoroti perbedaan signifikan dalam cara pemerintah menangani pengangkatan pegawai SPPG dibandingkan nasib guru honorer.
Menurutnya, pengangkatan para pegawai SPPG berjalan relatif cepat dan terkoordinasi karena program tersebut merupakan prioritas nasional yang dikelola oleh satu badan khusus, yakni Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia menilai cara pelaksanaan ini memperlihatkan ketimpangan kebijakan negara di mana guru, sebagai tenaga pendidik, justru harus menjalani proses panjang dan berliku untuk dapat status PPPK, meskipun banyak di antara mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun.
Unifah menyatakan bahwa kondisi ini memperlihatkan bahwa tenaga guru belum mendapatkan prioritas yang pantas dalam kebijakan negara meskipun memiliki peran penting dalam pendidikan generasi masa depan.
"Kebijakan pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK menyingkap ketimpangan prioritas dalam kebijakan ASN di Indonesia," ujar Unifah, dikutip Selasa, 27 Januari 2026.
Dia menyerukan agar pemerintah juga memperhatikan nasi guru honorer dengan serius.
"PGRI menyeru agar pemerintah melihat nasib guru honorer secara serius dan memberikan solusi yang adil serta terpadu demi masa depan pendidikan yang lebih baik," tegas Unifah.
PGRI berharap agar pemerintah mempercepat dan menyederhanakan proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, memberikan kesempatan yang setara dengan pegawai program prioritas lain.