Wacana Sekolah Daring Dibatalkan, DPR Sentil Pemerintah: Bikin Kebijakan jangan Terburu-buru!

PORTALOKA.ID - Pemerintah secara resmi membatalkan wacana pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau sekolah daring.

Keputusan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno.

Menurut Pratikno, proses pembelajaran harus semakin optimal jangan sampai timbul learning loss. Dengan demikian, pembelajaran tetap diutamakan tatap muka.

Keputusan pemerintah tersebut disambut baik oleh anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti.

Baca Juga: Terbaru, Jadwal TKA SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2026 Lengkap dengan Waktu dan Rincian Kegiatannya, Cek DI SINI!

Reni Astuti menegaskan bahwa setiap kebijakan pendidikan harus diambil secara hati-hati dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

Ia menekankan bahwa setiap keputusan harus melalui proses kajian yang komprehensif, berbasis data, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi peserta didik.

“Dalam membuat kebijakan, dalam hal ini sektor pendidikan, kita tidak boleh mengambil keputusan secara terburu-buru. Semua kebijakan harus melalui kajian yang mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi siswa,” ujar Reni dalam keterangannya, dikutip Portaloka.id, Jumat, 27 Maret 2026.

Menurutnya, hingga saat ini, model pembelajaran tatap muka masih menjadi metode yang paling optimal dalam mendukung proses belajar mengajar.

Baca Juga: Rencana Sekolah Daring Dibatalkan, Menko PMK Pastikan Pembelajaran Berjalan Normal

Interaksi langsung antara guru dan siswa dinilai memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, pemahaman materi, serta perkembangan sosial peserta didik.

“Sekolah tatap muka tetap menjadi pilihan terbaik saat ini, karena memberikan pengalaman belajar yang lebih utuh, baik dari sisi akademik maupun pembentukan karakter,” jelasnya.

Reni juga mengingatkan bahwa inovasi dalam pendidikan tetap diperlukan, namun harus diimplementasikan secara terukur dan tidak mengorbankan kualitas pembelajaran.

Ia mendorong pemerintah untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tenaga pendidik, orang tua, dan pakar pendidikan dalam setiap perumusan kebijakan.