Rencana Sekolah Daring Dibatalkan, Menko PMK Pastikan Pembelajaran Berjalan Normal

PORTALOKA.ID - Pemerintah batal menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau sekolah daring (dalam jaringan/online).

Pembatalan kebijakan sekolah daring disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno.

Menko PMK menyampaikan tentang pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa.

Menurut Pratikno, proses pembelajaran harus semakin optimal jangan sampai timbul learning loss. Dengan demikian, pembelajaran tetap diutamakan tatap muka.

Baca Juga: DPR Ungkap Dampak Negatif Pembelajaran Daring atau Online, Minta Pemerintah Kaji Mendalam sebelum Kebijakan Diterapkan

Hal itu Ia sampaikan usai berkoordinasi dengan Mendikdasmen, Abdul Mu'ti dan Menteri Agama, Nasaruddin Umar.

Menko PMK menyampaikan, memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid yang mengkombinasikan luring dan daring.

Tetapi, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian bahwa pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini.

"Pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian bahwa pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini," ujar Pratikno dalam keterangannya, dikutip Portaloka.id, Rabu, 25 Maret 2026.

Baca Juga: Kelahiran 1991 Segera Merapat! Ini Kesempatan Terakhir Ikut Tes CPNS 2026, Simak Syarat Lengkapnya

Sebelumnya, Praktikno mengungkapkan rencana pemerintah untuk menggelar pembelajaran secara hybrid, yakni gabungan daring dan luring.

Kebijakan tersebut diambil untuk mengantisipasi krisis energi sebagai dampak dari konflik yang terjadi di Timur Tengah.

Menurut Pratikno, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadapa pendidikan.

“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” ujarnya.***