PGMM Bojonegoro Kawal Aspirasi PPPK Guru Madrasah Swasta Lewat Jalur Aspirasi ke DPR RI

PORTALOKA.ID - Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terus mengawal aspirasi guru madrasah swasta terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pengawalan ini dipimpin langsung Ketua Pimpinan Daerah PGMM Bojonegoro, Galih Rimba Ariyana, S.Pd., Gr, bersama jajaran pengurus melalui jalur aspirasi resmi kepada pemerintah pusat.

Pengawalan aspirasi tersebut merupakan tindak lanjut dari perjuangan guru madrasah swasta yang sebelumnya terlibat aktif dalam Aksi Damai 30 Oktober 2025 di kawasan Patung Kuda, Jakarta.

Aksi tersebut menjadi simbol perjuangan kolektif guru madrasah swasta yang telah berkontribusi, baik secara moril maupun materil, demi kejelasan status dan peningkatan kesejahteraan.

Baca Juga: Bukan Basa Basi! DPR Janji Perjuangkan Pengangkatan PPPK Guru Madrasah Swasta: Siap Ambil Alih Koordinasi

Aspirasi PGMM disampaikan di sela kegiatan Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji yang menghadirkan Anggota Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, S.H, M.H, di Hotel Bonero Regency, Senin, 2 Maret 2026.

Dalam kesempatan tersebut, PGMM mendorong realisasi kuota 630.000 PPPK dari Kementerian Agama (Kemenag) yang diperuntukkan bagi guru madrasah swasta di seluruh Indonesia.

Ketua Pimpinan Daerah PGMM kabupaten Bojonegoro, Galih, menegaskan bahwa pengawalan aspirasi ini merupakan bentuk tanggung jawab organisasi terhadap seluruh pejuang PPPK guru madrasah swasta.

“Kami merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal aspirasi guru madrasah swasta yang telah berjuang bersama, baik tenaga, waktu, maupun biaya. Jalur aspirasi resmi kami tempuh agar perjuangan ini benar-benar sampai kepada pengambil kebijakan,” tegas Galih dalam keterangannya kepada Portaloka.id, Selasa, 3 Maret 2026.

Baca Juga: PGMM Sambut Baik Usulan 630 Ribu Formasi PPPK Guru Madrasah Swasta oleh Kemenag, Sodorkan Skema Ini untuk Pengangkatan Berkeadilan

Ia menambahkan, kuota PPPK yang memadai sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan kekurangan tenaga pendidik sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru madrasah swasta.

PGMM Bojonegoro hadiri kegiatan Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji bersama anggota Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri (Ist)

“Kuota 630 ribu PPPK dari Kementerian Agama bukan sekadar angka, melainkan harapan bagi ratusan ribu guru madrasah swasta yang selama ini mengabdi dengan berbagai keterbatasan. Kami berharap pemerintah benar-benar berpihak dan segera merealisasikannya,” imbuhnya.

PGMM Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perjuangan PPPK guru madrasah swasta hingga terbit kebijakan yang adil dan berpihak kepada para pendidik madrasah.