Baca Juga: Bikin Bangga Ciamis, Siswi SDN 1 Cijeungjing Raih Juara 1 Kaligrafi Pentas PAI Tingkat Jawa Barat
Menurutnya, pemerintah masih mengkaji apakah pembiayaan PPPK nantinya menjadi kewajiban pemerintah pusat atau tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
"Karena itu menyangkut pegawai di daerah, menyangkut tata kelola ASN, maka melibatkan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN-RB," jelasnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, menambahkan, apabila pembiayaan PPPK menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, maka anggarannya akan masuk sebagai belanja pemerintah pusat, bukan lagi bagian dari Transfer ke Daerah.
"Kalau menjadi kewajiban Pemerintah Pusat, itu nanti menjadi belanja pusat, bukan bagian dari transfer ke daerah," jelasnya.
Namun demikian, skema tersebut tetap memerlukan sinkronisasi regulasi dengan pemerintah daerah karena PPPK bertugas di lingkungan pemerintah daerah.***