‘’Secara spesifik, upah minimal yang ditetapkan adalah Rp750 ribu untuk tenaga kependidikan dan Rp1 juta untuk tenaga di dinas pendidikan, sementara formasi lain menyesuaikan standar yang berlaku,’’ lanjutnya
Terkait ketentuan waktu kerja, pakaian dinas dan disiplin pegawai, Agus menjelaskan sepenuhnya akan menyesuaikan dengan aturan ASN.
‘’Penilaian kinerja akan dilakukan dengan berbasis elektronik atau e-kinerja yang terintergrasi menyesuaikan dengan ekspetasi pimpinan masing-masing perangkat kerja,’’ ucapnya
Adapun seluruh pegawai PPPK Paruh Waktu nantinya tidak akan melakukan ujian kembali untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.