Menurutnya, risiko limpasan air, sedimentasi, hingga erosi merupakan bagian yang seharusnya telah diperhitungkan dalam sistem pengelolaan lingkungan perusahaan.
Mahawan menjelaskan bahwa seluruh risiko terkait limpasan air dan sedimentasi harus sudah diantisipasi sejak tahap perencanaan melalui dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan.
“Sebagai proyek strategis nasional, standar kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas lingkungan itu harus lebih tinggi, bukan lebih longgar,” ujarnya.
Sistem Tak Berfungsi Optimal
Sementara itu, Lembaga Advokasi Tambang dan Laut (Latamla) juga menyoroti dugaan pencemaran yang terjadi di Kali Kukuba.
Direktur Latamla, Faiz Albaar, menduga sedimentasi yang mengalir ke kawasan perairan berasal dari sistem pengendalian lingkungan yang tidak berfungsi optimal.
Menurut Faiz, keberadaan check dam yang melintasi aliran Kali Kukuba seharusnya mampu menahan sedimentasi berupa lumpur dan pasir agar tidak mengalir ke wilayah hilir dan perairan pesisir.
“PT FHT wajib melindungi lingkungan sekitar dari dampak aktivitas perusahaan. Kali Kukuba sebagai nadi utama habitat laut di Teluk Buli harus diselamatkan dan wajib lestari,” kata Faiz.
Desakan juga datang dari Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Tambang (KSST). Koordinator KSST, Ronald Lobloby, menilai persoalan yang terjadi tidak bisa dipandang sebagai insiden biasa karena menyangkut keberlanjutan ekosistem pesisir dan tata kelola pertambangan di wilayah tersebut.
Di tengah meningkatnya perhatian publik, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur telah meminta pihak perusahaan mengambil langkah cepat untuk menangani persoalan yang berkembang.
Pemerintah daerah juga menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi lingkungan di kawasan tersebut.
Menanggapi berbagai tudingan yang muncul, PT Feni Halmahera Timur menyatakan telah melakukan evaluasi internal dan pemeriksaan lapangan terkait kondisi perairan di Teluk Buli.
Perusahaan menyebut perubahan warna air dipengaruhi tingginya intensitas curah hujan dalam beberapa waktu terakhir.