Baca Juga: QLola by BRI, Layanan Digital untuk Memudahkan Transaksi dan Pengelolaan Keuangan Perusahaan
Hal itu bertujuan agar masyarakat, terutama kelompok lansia dapat memahami taat cara pemilihan secara elektronik.
“Fakta di lapangan, masyarakat kalangan lansia kebanyakan masih gaptek. Ini tentu menjadi kekurangan dalam pelaksanaan metode digitalisasi, sehingga harus lebih banyak edukasi kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap perubahan metode tersebut tidak justru menurunkan tingkat partisipasi masyarakat. Sebaliknya, seluruh pemilih diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik setelah memahami mekanisme pemilihan digital.
“Saya berharap persentase pelaksanaan Pilkades ini dapat meningkat. Kekhawatiran kita tentu ada, jangan sampai karena tidak memahami metode digital, masyarakat malah malas atau tidak mau melaksanakan Pilkades,” ungkap Bupati.
Baca Juga: 4 Tempat Berburu Durian di Ciamis, Rasakan Sensasi Makan Durian Langsung di Alam
Dalam pelaksanaannya, pemilih nantinya tidak lagi menggunakan mekanisme pemungutan suara konvensional seperti pada Pilkades sebelumnya. Di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan disediakan perangkat elektronik yang digunakan masyarakat untuk memilih calon kepala desa pilihannya.
Sebagai bagian dari persiapan, Pemerintah Kabupaten Ciamis akan melaksanakan simulasi pemilihan dengan metode digital.
Simulasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara langsung kepada masyarakat mengenai tahapan dan tata cara menggunakan perangkat elektronik saat hari pemungutan suara.
Langkah ini juga menjadi bagian penting untuk memastikan kesiapan penyelenggara maupun pemilih sebelum Pilkades serentak dilaksanakan.***
Artikel Terkait
Kemenhaj Usul Biaya Haji 2027 Naik Rp107 Juta, Jemaah Bayar Rp42,9 Juta
Dukung Alih Status Guru PPPK Paruh Waktu jadi Penuh Waktu, Menag: Berlaku juga Bagi Guru Madrasah
Mahasiswi Unesa Kesulitan Daftar Beasiswa karena Masuk Desil 6, Terungkap Sempat Terdata Sebagai Karyawati padahal Masih Sekolah
2 Agenda Besar Konfederasi Organisasi Profesi Guru Kemenag, Salah Satunya Berkaitan dengan UU ASN
Keracunan MBG Terus Berulang: Pecah Dapur 3.000 Porsi, Sebarkan Manfaat Ekonominya
DPR Minta Pengangkatan Guru PPPK ke PNS juga Perhatikan Guru Madrasah Termasuk yang Berstatus Honorer
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun untuk Peralihan Status Guru PPPK Paruh Waktu jadi Penuh Waktu