Prinsipnya, kata Nanik, pemerintah memang ingin memberikan MBG kepada seluruh anak Indonesia, agar tidak ada seorang pun anak Indonesia yang tidak mendapatkan gizi yang baik.
Baca Juga: Meroket! Kepala BGN Ungkap Program MBG Tahun 2026 Sedot Anggara Rp248 Triliun
Tapi, penerimaan MBG sifatnya suka rela. Tidak boleh ada pemaksaan apalagi intimidasi dari SPPG atau dari instansi mana pun, bahwa seolah-olah sekolah yang tidak mau menerima MBG berarti tidak menyukseskan program pemerintah.
Karena itu, jika sekolah-sekolah elit sudah mampu mencukupi kebutuhan gizi bagi para siswanya, dan kemudian memutuskan untuk tidak menerima MBG, maka hal itu tidak menjadi masalah.
“Pokoknya, Ka SPPG kami, dari BGN tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun,” katanya.
Nanik kemudian menyarankan agar para Kepala SPPG berkeliling di wilayah cakupannya, untuk mencari penerima manfaat lainnya yang lebih membutuhkan.
Baca Juga: Perbandingan Gaji Pegawai SPPG MBG dengan Guru Honorer, Selisih Capai Rp4 Juta per Bulan
Misalnya ke pesantren-pesantren kecil, anak-anak putus sekolah, anak-anak jalanan yang masih usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.***
Artikel Terkait
7 Wisata Alam di Yogyakarta untuk Liburan Akhir Pekan yang Tak Terlupakan
Resep Bikin Melon Float untuk Takjil Buka Puasa Ramadhan 2026, Bisa Jadi Ide Jualan Rp 10 Ribuan Auto Cuan
IKA Nesacis Gelar Training Motivation untuk Siswa dan Alumni SMPN 1 Ciamis
Jembatan Gantung Cipalebuh Garut Jawa Barat, Jalan Baru Menuju Sekolah, Sawah, dan Tempat Ibadah
Jembatan Gantung Cisurupan Garut Hadir, Pelajar Tak Lagi Bolos Sekolah karena Terhadang Banjir
Menkeu Purbaya Tertipu Bank Himbara Rp200 Triliun? Ini Faktanya