Bupati Ciamis Dorong Desa Jadi Motor Program Nasional, Pertanian Lokal Diposisikan Sebagai Penopang Utama

CIAMIS, PORTALOKA.ID - Pemerintah Kabupaten Ciamis menegaskan komitmennya untuk menjadikan pemerintahan desa sebagai garda terdepan pelaksanaan program strategis nasional.

Bersamaan dengan itu, sektor pertanian lokal diproyeksikan sebagai kekuatan utama penggerak ekonomi desa di tengah keterbatasan sektor industri daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, saat memberikan arahan dalam kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Desa Cikaso, Kecamatan Banjaranyar, Kamis, 22 Januari 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh para kepala desa beserta perangkat desa se-Kecamatan Banjaranyar.

Baca Juga: KUR BRI Dorong UMKM Kabanjahe Naik Kelas, dari Usaha Es Buah Menjadi Laundry Express

Dalam pemaparannya, Bupati menyebut desa memegang posisi krusial sebagai pelaksana langsung berbagai program prioritas pemerintah pusat.

Sejumlah program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga layanan cek kesehatan gratis disebut harus diimplementasikan secara serius hingga menyentuh lapisan masyarakat paling bawah.

“Desa bukan hanya pelaksana administratif, tetapi aktor utama keberhasilan program nasional. Tanpa peran desa yang kuat, tujuan besar pemerintah pusat tidak akan tercapai,” kata Herdiat.

Ia menekankan, program-program tersebut merupakan bagian dari Asta Cita Presiden yang menuntut sinergi lintas pemerintahan, dari pusat hingga desa, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Baca Juga: Kemenag Ciamis Genjot Legalitas Aset, Dorong Transformasi ke Wakaf Produktif

Lebih jauh, Bupati mengajak pemerintah desa untuk realistis dalam menentukan arah pembangunan.

Menurutnya, Kabupaten Ciamis belum memiliki daya dukung infrastruktur yang cukup untuk menarik investasi industri berskala besar.

Kondisi tersebut menuntut daerah untuk mengoptimalkan potensi yang sudah dimiliki, yakni sektor pertanian.

“Kita harus jujur melihat kondisi daerah. Selama akses penunjang belum memadai, sektor pertanianlah yang paling rasional untuk menjadi tulang punggung ekonomi desa,” ujarnya.