Berkaca dari Banjir-Longsor Sumatera, BMKG Ingatkan Pemda Tak Abaikan Peringatan Dini dan Mulai Lakukan Antisipasi

Baca Juga: Kepala BNPB Minta Maaf ke Bupati Tapsel Usai Nilai Banjir Tak Mengkhawatirkan: Tidak Mengira Sebesar Ini

“Contoh saja beberapa wilayah di Jabodetabekpunjur, banyak rumah-rumah yang tinggal persis melanggar sempadan sungai. Kami punya datanya, kami ada datanya via satelit,” ungkapnya.

Lebih lanjut, menurut Raditya, kejadian banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh juga disebabkan karena pemerintah daerah tidak siap dalam mengantisipasi.

“Terhadap kejadian ancaman yang ada di Aceh, kemudian di Sumatera Utara, juga dengan Sumatera Barat, ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan sesuatu yang bisa dikatakan mungkin tidak siap karena masyarakatnya juga tidak terinfokan secara langsung,” lanjutnya.

BMKG Ungkap Sudah Beri Peringatan Dini pada Pemda

Baca Juga: Hendak Mendahului, Pengendara Motor Tewas Tertabrak Truk Tronton di Delanggu Klaten

Dalam rapat yang sama, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengungkapkan pihaknya telah memberi peringatan dini tentang cuaca ekstrem di 3 provinsi tersebut.

Menurut penjelasannya, siklon tropis Senyar yang membuat curah hujan tinggi di 3 wilayah tersebut sudah terprediksi sejak 8 hari sebelumnya.

“Jadi di daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu Kepala Balai 1, Balai Besar BMKG Wilayah 1 itu sudah mengeluarkan warning delapan hari sebelumnya, diulang lagi empat hari sebelumnya, kemudian dua hari sebelumnya,” ucap Fathani.

“Ini kami sampaikan bahwa untuk daerah Aceh dan Sumatera Barat, BMKG telah menerbitkan press release untuk potensi bencana siklon atau cuaca ekstrem di Aceh dan Sumatera Barat. Ini 4 hari sebelum bencana dan untuk Sumatera Utara, press release-nya telah diterbitkan 8 hari sebelum bencana terjadi,” lanjutnya.

Baca Juga: Prabowo Cek Lokasi Bencana Tapanuli, Disambut Peluk Haru Warga

Belajar dari kejadian bencana sebelumnya, ia lantas meminta kepala daerah untuk merespons dan mengantisipasi datangnya hal yang tak diinginkan.

“Mohon para kepala daerah juga berhati-hati dan mencermati informasi-informasi yang kami berikan melalui pos atau koordinator tiap provinsi,” ujar Fathani.

“Ada lima balai besar yang kami miliki, itu memiliki wewenang untuk memberikan warning langsung ke provinsinya,” imbuhnya.

Pemerintah daerah, kata Fathani bisa mengundang koordinator dari lima balai besar tersebut untuk diundang dan diajak berdiskusi bagaimana persiapan-persiapan menghadapi ancaman berikutnya.***