Baca Juga: FGD Pendidikan di Bojonegoro, PGMM Soroti Kesenjangan Guru Negeri dan Swasta
Senada dengan Sopian, Wakil PIMDA PGMM Kabupaten Bogor, Abas Hilmi dan Sekjen Adin Jalaludin menegaskan, keadilan dan hak-hak guru harus diprioritaskan.
“Ini bukan soal minta di-PNS-kan, tapi soal keadilan. Guru swasta juga mencerdaskan bangsa, tapi haknya dipangkas,” ujarnya
Target: Satu Suara, Satu Perjuangan
Pembentukan Korwil PGMM memiliki tiga target utama, yakni:
1. Pendataan Akurat
Mendata seluruh guru madrasah swasta non-ASN di tiap kecamatan, dari data Simpatika hingga yang belum terdata.
2. Konsolidasi Isu
Menampung aspirasi dan masalah guru di tingkat kecamatan untuk dibawa ke PIMDA dan PB PGMM. Fokus utama saat ini adalah revisi UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN dan UU Guru dan Dosen No 14 tahun 2005 pasal 24 agar guru-guru madrasah swasta terakomodir dalam seleksi PPPK dan bisa ditempatkan di madrasah swasta.
"Kalau pun sulit, PGMM akan mendorong agar tunjangan profesi gurun bisa naik minimal pemerintah bisa menjalankan UUGD pasal 14," tegas Sopian.
3. Penguatan SDM
Menggelar pelatihan peningkatan kompetensi guru madrasah berbasis kecamatan/Korwil agar tidak terpusat di Cibinong saja.
Ketua Korwil 5 dan 7 PGMM Kabupaten Bogor, Drs. Suhartono dan Nurlelah, S.Pd menambahkan, setiap PAC atau KORWIL akan diisi 5 pengurus inti, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Advokasi, dan Bidang Diklat.