Oleh karena itu, menunda atau mengevaluasi total program MBG demi menyelamatkan stabilitas ekonomi rakyat kecil dan menjamin hak guru adalah langkah yang lebih sesuai dengan prinsip hukum Islam tersebut.
Kebijakan yang sehat adalah kebijakan yang berbasis pada realitas dan empati, bukan ego politik. Kritik yang lahir dari para pemerhati dan masyarakat kecil, termasuk para guru, sejatinya adalah instrumen kontrol agar nahkoda negara tidak membawa kapal besar bernama Indonesia ini karam akibat salah menentukan skala prioritas.***
Penulis: Dedy Misnoto, M.Pd.I.
Ketua PIMDA PGMM Kabupaten Bondowoso
Artikel Terkait
Polisi Gelar Prarekonstruksi Kasus Taufik Hidayat, Penyekapan dan Penganiayaan Berat pada Kekasih di Bandung
Menteri ESDM Bahlil Buka Suara soal Peluang BBM Nonsubsidi Turun di Bulan Juli 2026
Gaji Guru Diusulkan Naik hingga Rp30 Juta per Bulan, DPR Minta Usulan Dikaji: Tidak Semua Gagasan Bisa Langsung Diterapkan
Promedia Audiensi dengan Badan Komunikasi Pemerintah RI, Bahas Penguatan Komunikasi Publik Bersama Jaringan Media Lokal
Hotman Paris Buka Suara soal Vonis Nadiem Makarim, Pernah Ingatkan soal Dokumen Laporan Audit BPKP dan Google
Harga 3 Jenis BBM Pertamina Turun per 1 Juli 2026, Ini Daftar Harga Terbaru