berita

KPU Garut Respons Kekhawatiran Masyarakat Terkait Netralitas Aparat Pemerintah dalam Pilkada 2024

Selasa, 17 September 2024 | 21:29 WIB
Komisiner KPU Garut Bidang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas SDM), Rikeu Rahayu (Istimewa)

GARUT, PORTALOKA.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut memperingatkan aparat pemerintah agar menjaga netralitas dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Garut.

Hal itu untuk merespons keluhan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), aparat hingga kepala desa dalam Pilkada 2024.

Komisiner KPU Kabupaten Garut Bidang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas SDM), Rikeu Rahayu mengapresiasi Langkah yang dilakukan HMI.

Dia menerangkan bahwa netralitas ASN, kepala desa, serta aparat keamanan seperti TNI dan Polri diatur secara tegas dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Baca Juga: Pendaftaran KPPS Pilkada 2024 Kabupaten Pangandaran Dibuka, Lulusan SMA Bisa Daftar, Cek Syarat dan Jadwal Tahapannya

Menurut Rikeu, pelanggaran netralitas dapat merusak proses demokrasi dan mencederai kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada.

“Seruan HMI ini adalah langkah yang sangat baik untuk menjaga demokrasi yang sehat di Garut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, netralitas ASN, TNI, dan Polri adalah hal yang tidak bisa ditawar,” ujar Rikeu, Selasa, 17 September 2024.

Rikeu juga menambahkan bahwa KPU Garut berkomitmen untuk menjalankan tugas mereka dengan profesional dan independen.

Dia berharap masyarakat bersama-sama dengan KPU, Bawaslu, dan organisasi kemasyarakatan seperti HMI dapat mengawal jalannya Pilkada 2024 agar tetap demokratis.

Baca Juga: KPU Kabupaten Ciamis Buka Pendaftaran Calon Petugas KPPS Pilkada 2024, Cek Syarat dan Waktunya di SINI!

“Kami berharap semua pihak, termasuk ASN, kepala desa, dan aparat keamanan, benar-benar menjaga netralitasnya. Dukungan masyarakat sangat penting dalam memastikan demokrasi berjalan sesuai aturan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Rikeu memberikan peringatan kepada seluruh elemen yang Pilkada 2024 agar dapat menjaga komitmen terutama kepada perangkat desa, ASN, Polri dan TNI untuk bisa menjaga netralitas, sehingga pelaksanaan Pilkada 2024 di Garut berjalan secara jujur dan adil.

“Kami setuju dengan imbauan ini dan mengingatkan agar seluruh elemen yang terkait dapat menjaga komitmennya untuk netral. Seruan ini menjadi pengingat penting untuk semua pihak agar Pilkada berjalan dengan adil, jujur, dan tanpa tekanan,” jelas Rikeu.

Dengan adanya seruan dari HMI dan dukungan dari berbagai pihak, Pilkada 2024 di Garut diharapkan dapat berlangsung dengan lancar, tanpa intervensi, dan mencerminkan aspirasi masyarakat secara adil dan demokratis.***

Tags

Terkini