Jokowi Teken PP Kesehatan yang Mengatur Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Pelajar, Ketua MUI Berang: Revisi atau Cabut!

Menurut ayat tersebut pelayanan kesehatan reproduksi untuk usia sekolah dan remaja salah satunya dengan menyediakan alat kontrasepsi.

Namun, sejumlah pihak menilai peraturan tersebut berpotensi secara tidak langsung membolehkan seks bebas di kalangan pelajar dan remaja.

Baca Juga: Sejarah dan Filosofi Panjat Pinang, Lomba 17 Agustus yang Unik dan Meriah, Sudah Ada Sejak Masa Kolonial Belanda

Hal itu seperti diungkapkan Ketua MUI Pusat KH Cholil Nafis.

Dalam cuitannya, Cholil Nafis menyoroti terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja.

Menurutnya, hal itu sama dengan membolehkan seks bebas.

"Menyediakan alat kontrasepsi itu berarti boleh seks bebas dan hanya menekan penularan penyakit menular menurut medis tapi abai menurut agama," kata Cholil Nafis dalam cuitannya di akun X, dikutip Portaloka.id, Selasa, 6 Agustus 2024.

Baca Juga: Sensasi Floating Food Bareng Pasangan di Kolam Renang Queen of The South Beach Resort Yogyakarta dengan Panorama Keindahan Pantai Parangtritis

Dosen UIN Syarif Hadayatullah itu meminta agar PP tersebut dicabut atau direvisi.

"Revisi atau cabut PP 28 tahun 2024 karena tak sesuai dengan Pancasila dan agama," tambahnya.

"Sebab tak ada agama yang memperbolehkan seks bebas," tandasnya.

Sebagai informasi, PP Nomor 28 Tahun 2024 telah diteken oleh Presiden Jokowi pada 26 Juli 2024.

Baca Juga: 6 Fakta Terkini Mahasiswi Pekanbaru Tabrak IRT hingga Tewas, Positif Narkoba hingga Jurusan Kuliahnya Jadi Sorotan

PP ini juga telah diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.***