Minggu, 19 Juli 2026

Legislator Minta Pemerintah Percepat Pengangkatan PPPK Paruh Waktu jadi Penuh Waktu: Harus Ada Target hingga Realisasi

Photo Author
Arman Odie, Portaloka
- Minggu, 19 Juli 2026 | 17:34 WIB
Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung dorong percepatan pengangkatan PPPK Paruh Waktu jadi PPPK (Dok. Fraksi Gerindra)
Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung dorong percepatan pengangkatan PPPK Paruh Waktu jadi PPPK (Dok. Fraksi Gerindra)

PORTALOKA.ID - Kepastian status bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu mendapat perhatian serius parlemen.

Tak terkecuali bagi para guru yang berstatus PPPK Paruh Waktu. Kepastian status dinilai sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Oleh sebab itu, pemerintah diminta untuk membuat peta jalan yang jelas dan terukur untuk mempercepat pengangkatan guru PPPK Paruh Waktu.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.

Baca Juga: Isi Pesan MenPAN RB dan Kepala BKN untuk ASN, Balasan untuk ‘Mentalitas ASN’ dari Ketua Komisi II DPR RI?

Dalam rapat tersebut, La Tinro mengapresiasi capaian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, ia menilai keberhasilan dalam pengelolaan keuangan harus diikuti dengan capaian program pendidikan yang konkret dan terukur.

Salah satu indikator yang perlu menjadi perhatian adalah penyelesaian status guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

“Kami harapkan ada target daripada PPPK. Misalnya tahun depan PPPK paruh waktu harus sudah menjadi PPPK penuh waktu sejumlah 10 ribu atau 20 ribu. Nah target ini yang saya minta sekali sehingga realisasinya betul-betul sesuai dengan yang diharapkan,” ujarnya, dikutip Minggu, 19 Juli 2026.

Baca Juga: DPR Minta APBN Topang Gaji PPPK Daerah yang Alami Defisit Anggaran, Setuju?

Legislator dari Partai Gerindra itu mengatakan, penyusunan target yang jelas akan membantu DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.

"Kalau target tidak tercapai, apa penyebab tidak tercapainya target tersebut harus dijelaskan. Jadi bukan hanya hasil penggunaan anggaran yang selesai atau habis, tetapi capaian programnya juga harus bisa kita evaluasi," tegasnya.

Menurut La Tinro, kepastian status kepegawaian akan memberikan motivasi bagi guru untuk meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Hal tersebut juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Halaman:

Editor: Arman Odie

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X