CIAMIS, PORTALOKA.ID - Polemik yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mekarjadi, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat mendapat perhatian serius sejumlah pihak.
Camat Sadananya, Armina, S.TP., M.P., menyatakan pihak kecamatan turut melakukan pengawasan dan koordinasi terkait polemik di SPPG Mekarjadi.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keberlanjuta program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul penghentian sementara distribusi makanan ke sejumlah sekolah penerima manfaat.
Armina mengatakan, pihaknya memperoleh informasi mengenai persoalan di SPPG Mekarjadi pada Selasa malam, 22 September 2026. Padahal, dalam pertemuan evaluasi MBG pada Senin sebelumnya, belum ada laporan mengenai permasalahan tersebut.
Baca Juga: Nasabah BRI Infinite Prioritas Bisa Dapat Ekstra 27.000 GarudaMiles, Simak Caranya
Mendapat informasi itu, Armina yang saat itu tengah menjalankan agenda uji petik pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Sukajadi, menyempatkan diri melakukan koordinasi dan meninjau langsung kondisi SPPG.
“Kami mendapat informasi ada persoalan internal antara mitra, kepala SPPG, PIC, dan staf relawan. Selain itu, ada juga sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki,” ujar Armina, saat ditemui awak media pada Kamis, 24 September 2026.
Dalam peninjauan tersebut, pihak kecamatan berkoordinasi dengan Danpos Ramil, Babinsa, serta pihak desa. Pertemuan turut dihadiri PIC, mitra, kepala SPPG, dan staf kecamatan untuk menggali informasi sekaligus mengetahui perkembangan persoalan dari masing-masing pihak.
Menurut Armina, kedua belah pihak telah menyampaikan klarifikasi dan pandangannya masing-masing. Pihak kecamatan tidak bermaksud memihak salah satu pihak, melainkan menjalankan fungsi pengawasan kewilayahan dan memastikan pelayanan MBG dapat kembali berjalan.
Baca Juga: Gaya Disiplin Kepala SPPG Mekarjadi Ciamis Dipersoalkan, Disebut Ala Militer
“Kami tidak bermaksud memihak ke sana atau ke sini. Semua pihak berhak menyampaikan sudut pandangnya masing-masing. Fokus kedatangan kami untuk memastikan keberlanjutan layanan,” katanya.
Armina menjelaskan, kewenangan kecamatan dalam persoalan tersebut terbatas pada pengawasan dan pengendalian di wilayah. Pihaknya telah menyampaikan laporan awal kepada Ketua Satgas MBG tingkat Kabupaten Ciamis, yang dijabat Kepala Dinas Pendidikan.
Sementara itu, keputusan terkait penyelesaian persoalan, termasuk kemungkinan pergantian kepala SPPG, berada pada kewenangan pihak Badan Gizi Nasional (BGN) melalui KPPG perwakilan provinsi di Bandung.
Menurutnya, proses penyelesaian perlu mengikuti mekanisme yang berlaku. Penentuan penerima manfaat dan proses persetujuan pengelola juga harus mengacu pada ketentuan yang berlaku di lingkungan BGN.