Untuk menjaga ketahanan APBN, Next Indonesia Center memberikan beberapa masukan. Pertama, efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L), khususnya pada pos belanja operasional yang tidak langsung berkaitan dengan pelayanan publik. Misalnya untuk kegiatan perjalanan dinas, rapat, pengadaan barang, serta administrasi.
"Komponen ini relatif memiliki ruang efisiensi yang cukup besar ketika pemerintah perlu melakukan penyesuaian," kata Christiantoko.
Kedua, efisiensi subsidi energi. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, subsidi energi tidak tepat sasaran. Orang-orang kaya justru mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dibanding kelompok masyarakat miskin.
"Hasil perhitungan Next Indonesia Center, potensi subsidi Elpiji yang salah sasaran mencapai Rp 44,8 triliun. Kemudian subsidi BBM sekitar Rp 88,7 triliun. Jadi total subsidi yang tidak tepat sasaran sekitar Rp 133,5 triliun," tutupnya.***